Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Rencana Mogok Hakim Tuntut Kenaikan Gaji
IKAHI Tuding Pemerintah Lupa Peraturan UU
Tuesday 10 Apr 2012 22:50:09

Suasana rapat konsultasi DPR dengan IKAHI (Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lima puluh hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyatakan bahwa mereka tidaklah mengemis akan kenaikan gaji, tetapi yang lebih urgent adalah dipenuhi hak-hak hakim seperti yang tertuang di UU no. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Aksi kami ke sini tidak untuk mogok sidang. Kami tidak mengemis kenaikan gaji, kami minta hak-hak kami yang ada di UU tapi tidak terealisasi hingga sekarang," ujar salah satu hakim Abdurahman Rahim saat menyampaikan pendapat di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Untuk itu, IKAHI meminta agar Komisi III DPR mengawal Pemerintah yang melupakan berbagai peraturan dalam peraturan dalam perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah fasilitas penunjang seperti rumah jabatan, transportasi, keamanan dan kesehatan yang kini diabaikan oleh Pemerintah.

Karena hingga saat ini, meski sudah mengabdi selama 4 tahun, gaji yang diterima Hakim lebih kecil dari Pegawai Negeri sipil (PNS). “Bahkan sejak tahun 2004, masih ada hakim tidak dapat rumah dinas dan biaya pengganti sewa rumah. Keamanan sangat minim, keamanan dilakukan tenaga honorer tidak setara Polisi. Tunjangan kesehatan kita masih gunakan Askes. Semua hak terabaikan oleh Pemerintah," imbuh Hakim dari PN Aceh Tamiyang, Ahmad Sunoto.

Selain tunjangan yang tidak seberapa, posisi Hakim sebagai Pejabat Negara pun belum ada kejelasannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UU no 48/2009. "Kami menuntut hak-hak Konstitusional yang tidak diberikan negara. Ada grey area' dalam kedudukan Hakim (eksekutif dan PNS). Perlu pertegas posisi kita sebagai Pejabat negara, bukan lagi bagian dari eksekutif dengan label PNS," ungkap Hakim PTUN dari Palangkaraya, Marta Samawaputra.

Sementara itu Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menyatakan, pihak meminta agar Hakim tidaklah melakukan pemogokan sidang. “Hak mogok adalah hak dasar dari hak asasi untuk menyampaikan Aspirasi, tetapi kami dari Komisi III meminta para Hakim untuk tidak mengunakan hak tersebut,” ujar Benny saat ditemui wartawan usai rapat Konsultasi tersebut.

Saat ditanya oleh wartawan mengenai pokok dari permasalahan anggaran tunjangan ini, Benny menjawab bahwa anggaran tunjangan di DPR ditentukan dari kinerja lembaganya.” Kalo kinerjanya bagus tentu kita tambah tunjanganya. Begitu saja simplekan,” imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi III dari Fraksi PD, Ruhut Sitompul yang menilai bahwa tugas Hakim tidaklah mudah.” Karena Membawa predikat sebagai tangan tuhan, untuk itu yang menjadi hakim janganlah cengeng,” tuturnya saat ditemui BeritaHUKUM.com usai rapat konsultasi. (bhc/biz)


 
Berita Terkait Rencana Mogok Hakim Tuntut Kenaikan Gaji
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]