Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
RAPBN
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
2019-08-19 16:36:37

Ilustrasi. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontribusi APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, sekitar 14,5 persen dari PDB.

Sehingga perlu menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. "Sebaiknya ada kebijakan yang sinergi untuk mendorong investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta," ujar Heri usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Sebaiknya APBN 2020, lanjut politisi Partai Gerindra itu, dapat menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada, karena diperkirakan tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian.

"Karena perang dagang Amerika-China serta fluktuasi harga komoditas berdampak pada perekonomian Indonesia. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen pada 2019," terang Heri.

Dengan adanya situasi ekonomi global yang fluktuatif, maka penggunaan RAPBN yang tepat sasaran wajib dilakukan pemerintah. Komisi XI DPR RI, lanjut Heri, dipastikan akan terus mengawal RAPBN ini agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait RAPBN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]