Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 

Hakim Tunda Sidang Gugatan Terhadap SBY dan Pembantunya
Tuesday 08 Nov 2011 18:10:57

Juru bicara Solidaritas Rames, Azas Tigor Nainggolan (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang kedua gugatan perbuatan melawan hukum melalui citizen law suit terhadap SBY-Boediono dan para pembantunya—sembilan menteri itu, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Persidangan tersebut, ternyata hanya dihadiri empat kuasa hukum, masing-masing dari Kemenakertrans, Kemenpera, Kemekokesra dan Kemensos. Atas pertimbangan banyaknya pihak tergugat yang tidak hadir, termasuk perwakilan kuasa hukum SBY dan Boediono, majelis hakim yang diketuai Sapawi pun menetapkan siding ditunda hingga Senin (21/11) mendatang.

"Majelis hakim dengan terpaksa harus menunda sidang hingga dua pecan mendatang, akibat banyaknya pihak tergugat tidak menghadiri persidangan ini. Dalam dua minggu ini, pihak pengadilan akan memanggil para tergugat untuk hadir pada siding berikutnya," kata hakim ketua Sapawi.

Usai persidangan itu, pihak penggugat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Menggugat SBY (Solidaritas RAMES) menyatakan rasa kecewanya. Juru bicara Solidaritas Rames, Azas Tigor Nainggolan menyesalkan mangkirnya pihak SBY-Boediono serta kementerian lainnya.

"Julian Pasha (Jubir Presiden, red) bohong besar. Pada media dua minggu lalu, dia mengatakan bahwa pihak perwakilan SBY-Boediono akan hadir. Tapi sekarang lihat saja, mana buktinya? Tidak ada yang hadir," ujar Tigor dengan nada tinggi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam gugatan yang terdaftar dengan Nomor 391/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, Solidaritas Rames menggugat Presiden SBY dan sembilan menterinya. Alasannya, amanat konstitusi bahwa Presiden dipilih rakyat dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia serta keadilan sosial itu, malah berbanding terbalik dengan kenyataannya.

Atas dasar itu, pihak penggugat menggajukan beberapa tuntutan, antara lain agar majelis hakim menyatakan SBY dan pembantunya bersalah, karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akibat gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat.

Selain juga menghukum SBY karena salahnya untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat melalui siaran pers yang dilaksanakan oleh SBY didampingi para menterinya.

Mengkuhum SBY untuk mengganti atau mereshuffle susunan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebagian atau seluruhnya, terutama terhadap para menteri yang tidak menjalankan amanat UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tersebut.(tnc/wmr)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen
Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Prabowo Naik Ojol Ikut Kopdar Forgab Roda 02 di Sirkuit Sentul
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]