Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Penipuan
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
2018-12-11 08:52:32

Suasana sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Alphad Syarif di PN Samarinda Senin (10/12).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pada sidang, Senin (8/12) menetapkan terdakwa Alphad Syarif, SH sebagai Ketua DPRD Samarinda yang dukuk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda sebagai terdakwa yang selama ini berada dalam Rumah Tahanan Negara Rutan Samarinda menjadi tahanan kota.

Hal setersebut dikatakan etua Majelis Hakim Hongkun Otto, SH kepada terdakwa Alphad Syarif yang didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Harun, SH dan rekan, dari RH. Loven serta Jaksa Penuntut Umum Dwi dan Yudi dari Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dalam pertimbangan permohonan, pengalihan penahanan terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan pertama kesehatan terdakwa yang selalu sakit-sakitan berada dalam Rutan dan juga tidak akan melarikan diri.

Majelis Hakim dalam penetapannya mengatakan bahwa, permohonan menjadi tahanan kota cukup bealasan, maka majelus hakim berpendapat bahwa permohoban tersebut dapat beralasan dan dapat dikabulkan.

Mengingat Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1981, maka:

1. Mengabulkan Permohonan penjamin

2. Memintah kepada penuntut umum untuk mengalihkan penahanan menjadi tahanan kota. Dari rumah tahanan negara menjadi tahanan kota terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018.

3. Terdakwa tidak akan melarikan diri selama tidak di tahan dan tidak melakukan apapun dan tidak akan menghilangkan barang bumti.

4. Permohonan penjamin wajib menghadirkan terdakwa dalam proaes persidangan

5. Permohonan harus membayar uang jaminan dan tidak akan melarikan diri

Pemohon untuk mengalihkan penahanan terdakwa dengan penjamin Andi Harun, SH bersama istri terdakwa dan H. Adam Malik (Pelapor) untuk tetap menjaga dan mengawasi terdakwa setiap saat, baik selama dalam proses persidangan.

Kuasa Hukum terdakwa, Andi Harun, SH mengatakan ini adalah hak terdakwa yang diatur menurut hukum.

"Sejak sidang pertama kami dari Kuasa Hukum RH. Loven telah membuat permohonan kepada majelis agar terdakwa diberi kesempatan haknya untuk dialihkan penahanannya," ujar Andi Harun.

Permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHP, Majelis telah mempertimbangkan dengan seadil-adilnya demi kepentingan hukum bagi pihak dalam perkara ini, terang Andi Harun.

Disamping itu Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda selaku terdakwa menyambut baik dengan ucapan sukur dan terima kasih terhadap Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

"Saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa saya bisa dikabulkan hakim untuk pengalihan tahanan, terimakasih besar kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saya yang sudah membuat permohonan buat saya ditangguhkan," ujar Alphad Syarif.

Untuk diketahui bahwa terdakwa Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda di dakwa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan dan penipuan.

Awalnya terdakwa ditangkap dan ditahan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait laporan penipuan dan penggelepan oleh H Adam Malik yang merasa ditipu senilai Rp 15 Milyar, namun laporan tersebut akhirnya di cabut sendiri oleh H Adam Malik.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Penipuan
 
Dirut PT KCN dan Pengacaranya Dipolisikan oleh PT KBN
 
Presiden RI dan DPR Diminta Campur Tangan Soal Dugaan Penipuan Investasi PT MPIP
 
Koperasi Indosurya Dipolisikan Nasabah Atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan
 
Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita
 
Gagal Eksekusi Advokat Senior Melaporkan Hakim PN Jakbar Ke Bawas MA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]