Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Tanah
Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi
2018-03-10 22:20:22

Ilustrasi. H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI berharap pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh di Arab Saudi tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, hal itu sesuai dengan ikrar Habib Bugak di Mahkamah Syariah pada saat beliau mewakafkannya, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi silahkan saja tetapi pengelolaannya tetap dibawah Pemerintah Arab Saudi.

Haji Uma menilai sudah cukup tepat tanah Wakaf Habib Rakyat Aceh tersebut sampai hari ini dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi dan amanah beliau dalam ikrar wakaf tersampaikan dengan baik kepada Rakyat Aceh sampai dengan sekarang

"Kita berharap tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh tersebut tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi silahkan saja, tetapi tetap dibawah Penglolaan Pemerintah Arab Saudi," ungkap Haji Uma, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Sabtu (10/3).

Menanggapi keluarnya peraturan baru Pemerintah Arab Saudi yang membolehkan investasi dari pihak lain, Haji Uma juga berharap Pemerintah Aceh dapat mengambil bagian untuk berinvestasi di atas tanah wakaf tersebut, walaupun selama ini dana hasil pengelolaan wakaf tersebut selain dibagikan untuk jamaah haji asal Aceh juga dialokasikan untuk pengembangan Baitul Asyi di Arab Saudi.

Seperti ramai diberitakan, Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa investor.

Pertemuan ini dalam rangka membahas peluang kerja sama investasi dan penempatan dana.

Salah satu rencana investasi tersebut yakni membangun hotel di atas tanah wakaf milik masyarakat Aceh yang ada di Mekkah.

Rencana tersebut disampaikan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, saat bertemu Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jumat (9/3).

Anggito datang bersama Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab.

"Kami akan melakukan kerja sama dengan IDB dan juga akan bertemu dengan beberapa pihak investor di Arab Saudi, untuk melakukan administrasi, yang paling dekat adalah dengan tanah wakafnya Aceh di Mekkah. Kemudian ada beberapa kesempatan-kesempatan investasi Arab Saudi yang lain," ujar Anggito, seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (9/3).

Anggito mengatakan, Pemerintah Aceh memiliki tanah wakaf yang letaknya sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Tanah wakaf milik Aceh tersebut sudah diikrarkan untuk investasi.

"Ikrar wakafnya sudah ada, dan sudah diinvestasikan oleh wakif di Arab Saudi, dan itu kita sedang proses negosiasi," kata Anggito.(dbs/serambi/bh/sul)




Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
Supaya Tak Dituding 'Tukang Ngibul', DPR Sarankan Jokowi Selesaikan Sengketa Lahan
KOPPA Kecam Rencana BPKH terkait Investasi Tanah Wakaf Aceh di Mekkah
Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh
Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan
Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
Lomba Melukis di Kodam Jaya Raih Rekor MURI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]