Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
Haedar: Kebijakan Kedaulatan Jangan Hanya Retorika Politik, Tetapi Harus Menjadi Kebijakan Aplikatif
2018-09-11 11:27:35

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. KH Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
SLEMAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, siapa pun kedepan yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 harus fokus terhadap kedaulatan pangan, pertanian, maritim dan kedaulatan Indonesia yang bertumpu pada politik indigenous yang mengembangkan potensi tanah air.

"Semua tokoh dan elit bisa membandingkan kekayaan Indonesia, tapi kalau mentalitas impor, instan, dan mentalitas mafia yang melestarikan impor hanya untuk kepentingan segelintir orang dan merugikan masyarakat Indonesia, maka kita tidak akan menuju pada kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan kedaulatan Indonesia," jelas Haedar ketika ditemui selepas meresmikan Gedung Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman, pada Senin (10/9).

Haeda berharap kebijakan kedaulatan jangan hanya menjadi retorika politik, tetapi harus menjadi kebijakan yang aplikatif.

"Bahkan rakyat Indonesia harus menyuarakan kedaulatan ini, kalau kita tetap bergantung pada impor seoerti saat ini, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kedepan cucu-cucu kita tidak bisa memperoleh manfaat dan kekayaan Indonesia, maka akhiri segala macam bentuk pembenaran terhadap kebijakan impor yang tidak perlu, apalagi kalau ada unsur mafianya," tegas Haedar.

Dalam konteks ini, lanjut Haedar, Muhammadiyah tetap berkomitmen agar spirit kedaulatan menjadi alam pikiran politik bangsa ini.

"Indonesia ini insyaAllah rakyatnya mau prihatin, jadi rakyatnya insyaAllah mau bergandeng tangan dan berkorban sampai pada fase-fase sulit kita membangun setelah kemerdekaan, tinggal sekarang para elit eksekutif, yudikatif, serta institusi Pemerintah harus ada komitmen membangun negeri ini agar bisa menjadi negeri yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga menyampaikan bahwa politik harus menjadi pilar untuk membangun kedaulatan Indonesia, jangan malah menjadi alat transaksi kedaulatan, sehingga rakyat tersandera oleh keputusan-keputusan politik yang anti kedaulatan.

"Jadi ini penting, karena itu juga kami mengajak bahwa momentum Pilpres 2019 sebagai ajang membangun kesadaran politik baru bagi rakyat dan elit dalam membangun kedaulatan," tukas Haedar.

Membangun kedaulatan jangan hanya dijadikan alat untuk sekadar meraih kekuasaan.

"Dengan kekuasaan, seharusnya para elit harus bisa mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan dan mendaulatkan rakyat. Jika semua itu dijadikan political will maka rakyat akan berdiri dibelakang siapa saja yang punya konsep mewujudkan kedaulatan itu," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Diduga 'Merugikan' Capres Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu RI
Survei IDM: Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Melorot
Deklarasi Jangkar-PAS Optimis Capai 33 Juta Relawan Dukung Prabowo - Sandi
KOBO1: Koalisi Buruh 01 Deklarasi Medukung Jokowi - Ma'ruf
PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Geledah Ruangan Dinas PUPR Buntok, Tim Jaksa Sita Satu Kardus Dokumen
Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
Kapolri: HUT Ke-73 Brimob Polri Digelar Sederhana karena Bangsa Indonesia Berduka
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]