Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
Haedar: Kebijakan Kedaulatan Jangan Hanya Retorika Politik, Tetapi Harus Menjadi Kebijakan Aplikatif
2018-09-11 11:27:35

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. KH Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
SLEMAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, siapa pun kedepan yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 harus fokus terhadap kedaulatan pangan, pertanian, maritim dan kedaulatan Indonesia yang bertumpu pada politik indigenous yang mengembangkan potensi tanah air.

"Semua tokoh dan elit bisa membandingkan kekayaan Indonesia, tapi kalau mentalitas impor, instan, dan mentalitas mafia yang melestarikan impor hanya untuk kepentingan segelintir orang dan merugikan masyarakat Indonesia, maka kita tidak akan menuju pada kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan kedaulatan Indonesia," jelas Haedar ketika ditemui selepas meresmikan Gedung Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman, pada Senin (10/9).

Haeda berharap kebijakan kedaulatan jangan hanya menjadi retorika politik, tetapi harus menjadi kebijakan yang aplikatif.

"Bahkan rakyat Indonesia harus menyuarakan kedaulatan ini, kalau kita tetap bergantung pada impor seoerti saat ini, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kedepan cucu-cucu kita tidak bisa memperoleh manfaat dan kekayaan Indonesia, maka akhiri segala macam bentuk pembenaran terhadap kebijakan impor yang tidak perlu, apalagi kalau ada unsur mafianya," tegas Haedar.

Dalam konteks ini, lanjut Haedar, Muhammadiyah tetap berkomitmen agar spirit kedaulatan menjadi alam pikiran politik bangsa ini.

"Indonesia ini insyaAllah rakyatnya mau prihatin, jadi rakyatnya insyaAllah mau bergandeng tangan dan berkorban sampai pada fase-fase sulit kita membangun setelah kemerdekaan, tinggal sekarang para elit eksekutif, yudikatif, serta institusi Pemerintah harus ada komitmen membangun negeri ini agar bisa menjadi negeri yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga menyampaikan bahwa politik harus menjadi pilar untuk membangun kedaulatan Indonesia, jangan malah menjadi alat transaksi kedaulatan, sehingga rakyat tersandera oleh keputusan-keputusan politik yang anti kedaulatan.

"Jadi ini penting, karena itu juga kami mengajak bahwa momentum Pilpres 2019 sebagai ajang membangun kesadaran politik baru bagi rakyat dan elit dalam membangun kedaulatan," tukas Haedar.

Membangun kedaulatan jangan hanya dijadikan alat untuk sekadar meraih kekuasaan.

"Dengan kekuasaan, seharusnya para elit harus bisa mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan dan mendaulatkan rakyat. Jika semua itu dijadikan political will maka rakyat akan berdiri dibelakang siapa saja yang punya konsep mewujudkan kedaulatan itu," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Advokat Senopati 08 Tegaskan Dukungannya pada Pasangan Prabowo-Sandiaga
Google Tak Akan Pasang Iklan Politik untuk Kepentingan Pilpres 2019
400 Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia Kumpul Menggelar Acara MSKP3I
Deklarasi Brigade Jokowi (BJW) Bertekad Menangkan Jokowi-Ma'ruf
Eks Relawan Jokowi Sekarang Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]