Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Habib Rizieq
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan
2018-09-25 21:49:04

Ilustrasi. Habib Rizieq Shihab saat datang di Polda Metro Jaya.(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Habib Muhammad Rizieq Bin Hussein Syihab perlu mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang kini tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Padahal, secara hukum, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini telah over stay. Ironisnya, ia tidak juga dideportasi ke Tanah Air.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan delegasi Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang dipimpin Munarman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

Diketahui, gerak-gerik Habib Rizieq kini terus diintai oleh otoritas Arab Saudi maupun Indonesia. Habib berada di Arab Saudi sejak pertengahan 2017. Ketika ia ingin kembali ke Indonesia, tak bisa diproses oleh otoritas Arab Saudi.

Fadli yang mendengarkan pengaduan itu menilai ironis kasus yang menimpa Habib Rizieq. Mestinya sebagai WNI, ia mendapat bantuan akses keluar wilayah Arab Saudi dari Kementerian Luar Negeri atau Kedubes Indonesia di Arab Saudi.

"Kami akan teruskan pengaduan ini ke pihak-pihak terkait seperti Kapolri, Kepala BIN, dan Menlu. Mestinya kalau over stay dikembalikan ke Indonesia. Tapi, ini didiamkan saja di Arab Saudi. Jelas itu pelanggaran konstitusi," ujar legislator Partai Gerindra itu.

GNPF sendiri melaporkan bahwa Habib Rizieq mengalami perlakuan intimidatif dan diskriminatif di Arab Saudi. Ketika Habib ingin bertemu dengan promotor doktoralnya di Malaysia, ia dilarang oleh imigrasi Arab Saudi dengan alasan yang tidak jelas.

"Saya sudah beberapa kali bertemu beliau dengan beberapa Anggota DPR lainnya. Kapolri dan Kepala BIN juga sudah pernah bertemu di sana. Itu menunjukkan beliau adalah tokoh yang penting," ungkap Fadli dalam pertemuan tersebut.

Siapa pun, sambung Fadli, WNI dari mana pun asalnya harus mendapat perlindungan dari Pemerintah Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Laporan GNPF yang meminta perlindungan bagi Habib Rizieq akan diteruskan ke pihak-pihak terkait.(mh/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Habib Rizieq
Dahnil Anzar: Narasi Rekonsiliasi Lebih Tepat untuk Habib Rizieq
Habib Rizieq: Sengaja Membakar Bendera Tauhid, Pelakunya Dihukum Murtad dan Harus Baca Syahadat Lagi
Doa Untuk Bangsa, Ustadz Abdul Somad Berlinang Air Mata Doakan Habib Rizieq dari Monas
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan
Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Serukan Ulama dan Habaib Menangkan Prabowo-Sandi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]