Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Habib Rizieq
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan
2018-09-25 21:49:04

Ilustrasi. Habib Rizieq Shihab saat datang di Polda Metro Jaya.(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Habib Muhammad Rizieq Bin Hussein Syihab perlu mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang kini tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Padahal, secara hukum, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini telah over stay. Ironisnya, ia tidak juga dideportasi ke Tanah Air.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan delegasi Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang dipimpin Munarman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

Diketahui, gerak-gerik Habib Rizieq kini terus diintai oleh otoritas Arab Saudi maupun Indonesia. Habib berada di Arab Saudi sejak pertengahan 2017. Ketika ia ingin kembali ke Indonesia, tak bisa diproses oleh otoritas Arab Saudi.

Fadli yang mendengarkan pengaduan itu menilai ironis kasus yang menimpa Habib Rizieq. Mestinya sebagai WNI, ia mendapat bantuan akses keluar wilayah Arab Saudi dari Kementerian Luar Negeri atau Kedubes Indonesia di Arab Saudi.

"Kami akan teruskan pengaduan ini ke pihak-pihak terkait seperti Kapolri, Kepala BIN, dan Menlu. Mestinya kalau over stay dikembalikan ke Indonesia. Tapi, ini didiamkan saja di Arab Saudi. Jelas itu pelanggaran konstitusi," ujar legislator Partai Gerindra itu.

GNPF sendiri melaporkan bahwa Habib Rizieq mengalami perlakuan intimidatif dan diskriminatif di Arab Saudi. Ketika Habib ingin bertemu dengan promotor doktoralnya di Malaysia, ia dilarang oleh imigrasi Arab Saudi dengan alasan yang tidak jelas.

"Saya sudah beberapa kali bertemu beliau dengan beberapa Anggota DPR lainnya. Kapolri dan Kepala BIN juga sudah pernah bertemu di sana. Itu menunjukkan beliau adalah tokoh yang penting," ungkap Fadli dalam pertemuan tersebut.

Siapa pun, sambung Fadli, WNI dari mana pun asalnya harus mendapat perlindungan dari Pemerintah Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Laporan GNPF yang meminta perlindungan bagi Habib Rizieq akan diteruskan ke pihak-pihak terkait.(mh/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Habib Rizieq
 
Dahnil Anzar: Narasi Rekonsiliasi Lebih Tepat untuk Habib Rizieq
 
Habib Rizieq: Sengaja Membakar Bendera Tauhid, Pelakunya Dihukum Murtad dan Harus Baca Syahadat Lagi
 
Doa Untuk Bangsa, Ustadz Abdul Somad Berlinang Air Mata Doakan Habib Rizieq dari Monas
 
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan
 
Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq Serukan Ulama dan Habaib Menangkan Prabowo-Sandi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]