Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kerusakan Lingkungan
HSBC Berjanji untuk Putuskan Hubungan dengan Perusahaan Perusak Hutan
2017-02-22 12:07:25

Ilustarsi. Aktivis Greenpeace Desak HSBC Stop Mendanai Deforestasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah terobosan besar untuk perlindungan hutan Indonesia baru saja terjadi: HSBC berkomitmen untuk memutuskan ikatan keterkaitan mereka dengan kerusakan hutan dan lahan gambut. Ini adalah hasil yang luar biasa bagi semua orang yang ikut terlibat dalam kampanye ini, selama beberapa minggu terakhir ini, meskipun kerja keras kita bersama belum berhenti sampai disini. Ujian sesungguhnya saat ini adalah bagaimana janji tersebut dilaksanakan, tidak hanya sekedar kata-kata.

Kebijakan HSBC yang baru dirilis hari ini mengatakan mereka tidak akan mendanai perusahaan-perusahaan yang terlibat deforestasi atau perusakan lahan gambut, hal yang belum ada dalam kebijakan mereka sebelumnya. Langkah besar lainnya adalah mendesak klien HSBC untuk mengumumkan kebijakan perlindungan hutan mereka di akhir bulan Juni tahun ini.

Annisa Rahmawati sebagai Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menjelaskan bahwa, hal ini terjadi karena tekanan yang luar biasa yang ditujukan ke HSBC. Lebih dari 200.000 orang di seluruh dunia termasuk Indonesia ikut menandatangani petisi yang diantar langsung ke kantor pusat bank tersebut di Jakarta dan Kuala Lumpur. Ribuan orang juga menulis email langsung kepada CEO HSBC, dan relawan Greenpeace juga melakukan kampanye di kantor-kantor HSBC di Australia, Perancis dan Inggris.

"Tidak hanya tekanan dari publik - Stuart Gulliver CEO HSBC juga ditantang pertanyaan tentang kampanye kita di hadapan para pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin perusahaan di World Economic Forum di Davos. Saat ini, akhirnya Stuart Gulliver setuju dan sepakat dengan semua orang yang terlibat dalam kampanye ini bahwa hutan harus dilindungi," tulis Annisa, sebagaimana yang dilansir situs greenpeace.org pada, Selasa (21/2).

HSBC harus mengimplementasikan janji mereka saat ini juga, karena gambar satelit terbaru menunjukan salah satu klien mereka tengah bersiap untuk menghancurkan hutan dengan luasan super masif di Papua. Salah satu klien HSBC - POSCO Daewoo dari Korea Selatan - anak perusahaan sawit mereka memiliki lahan yang cukup besar di Papua dan telah merusak hutan yang sangat luas di sana.

Gambar satelit yang diambil pertengahan Januari lalu, menunjukkan jaringan jalan baru yang memotong hutan yang tersisa, jaringan baru ini tidak terlihat di gambar satelit yang diambil tiga minggu sebelumnya. Ini adalah bukti yang kuat bahwa perusahaan ini tengah bersiap menggunduli semua hutan yang tersisa di antara jaringan jalan tersebut, dengan luasan yang mencengangkan yaitu sekitar 4.000 hektar-ini setara dengan luas Jakarta Pusat.

HSBC memberikan layanan keuangan kepada bagian atau unit perusahaan POSCO Daewoo yang lain, tidak secara langsung ke perusahaan sawitnya, tapi jika HSBC sungguh-sungguh berkomitmen menghentikan deforestasi, maka HSBC harus mendesak perusahaan induk POSCO Daewoo dan menggunakan pengaruh mereka untuk menghentikan bulldozer mereka di sana.

Ini adalah ujian pertama bagi HSBC, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika mereka berhasil menunjukan segala upaya yang diambil guna menghentikan deforestasi. Dan jika bank internasional lainnya mengikuti komitmen HSBC, aliran dana bagi perusahaan minyak sawit yang masih aktif menghancurkan hutan akan mengering.(gp/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kerusakan Lingkungan
Pemprov Kepri Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan
HSBC Berjanji untuk Putuskan Hubungan dengan Perusahaan Perusak Hutan
Terungkap! HSBC Ada di Balik Krisis Deforestasi Indonesia
OJK Larang Bank Danai Korporasi Perusak Lingkungan Mulai 2017
Jika Suara Masyarakat untuk Menyelamatkan Lingkungan Hidup Begitu Besar, lalu Pemerintah Bagaimana?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]