Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Habib Rizieq
HRS Pulang, Mau Pimpin Revolusi?
2020-10-16 14:08:40

Ilustrasi. Habib Rizieq Shihab saat berorasi pada acara Aksi Demo Tolak Ajang Miss World Jum'at (6/9/2013).(Foto: dok.BH /put)
Oleh: H. Tony Rosyid


BERITA DI Republika online mengejutkan publik. Bahwa cekal Habib Rizieq Shihab (HRS) dicabut oleh pemerintah Arab Saudi, dan HRS akan segera pulang. Ini disampaikan ketua FPI di atas mobil komando saat demo di depan patung kuda kemarin (13/10). Kapan? Kabarnya, dalam waktu dekat. Bisa minggu ini. Bisa minggu depan. Sepertinya, HRS akan mempertimbangkan situasi politik dan eskalasi demo akhir-akhir ini. Tepatnya, nunggu momentum yang pas.

Kepulangan HRS untuk memimpin revolusi, kata ketua FPI Sobri Lubis. Maksudnya? Tentu bukan revolusi mental ala Jokowi. Bukan revolusi industri ala Inggris. Bukan pula revolusi politik model Perancis atau revolusi berdarah ala komunis.

Lalu? Kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, dimana pendiri FPI ini berulangkali meminta presiden Jokowi mundur, maka revolusi yang dimaksud sepertinya "revolusi Jokowi mundur". Itu gak makar? Refly Harun, ahli hukum tata negara bilang: itu bukan makar. Tidak melanggar hukum. Namanya juga tuntutan.

Di mobil komando demo 13 Oktober kemarin, kendaraan yang digunakan oleh ketua FPI untuk mengumumkan kepulangan HRS, ada spanduk bertuliskan tuntutan Jokowi mundur. Spanduk semacam ini sudah beberapa kali ada di mobil komanda saat FPI turun demo. Artinya, HRS dan FPI konsisten meminta Jokowi mundur.

Selama ini, gak ada yang mengejutkan, baik narasi HRS maupun spanduk FPI terkait tuntutan Jokowi mundur. Bukan sesuatu yang wah dan membuat masyarakat kaget. Kenapa? Sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden. Gak mundur!

Bagaimana jika tuntutan "Jokowi mundur" disampaikan langsung oleh HRS di tengah lautan massa pelajar, mahasiswa, buruh dan umat Islam yang demo UU Omnibus Law? Apakah akan punya efek kejut?

Setuju tidak setuju, suka tidak suka, saat ini HRS adalah maestro gerakan moral. Pertama, HRS konsisten. Terus ambil posisi sebagai oposisi dan menjadi pihak yang selalu mengkritisi pemerintah. Kedua, HRS punya keberanian yang stabil untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Ketiga, punya massa terstruktur dan militan. Jelas pendukungnya. Sekali HRS instruksikan demo, ribuan hingga jutaan massa turun. Ini fakta. Soal ini, HRS belum bisa ditandingi oleh siapapun. Keempat, gak punya ambisi. Baik jadi presiden, apalagi jadi menteri pertahanan. Tidak!

Publik menilai, HRS sangat berpengaruh. Beberapa tahun lalu, tiga kali saya jumpa HRS di rumahnya di Makkah, selalu bertemu dengan orang-orang partai dan calon kepala daerah. Mereka datang untuk minta dukungan. Ini bukti betapa besar pengaruh HRS bagi masyarakat Indonesia.

Kesan saya, tokoh yang satu ini memang smart, luas wawasannya, mengantongi banyak informasi yang menunjukkan bahwa HRS punya banyak jaringan.

Rencana kepulangan HRS kali ini, pasti sudah dikalkulasi. Ada situasi dimana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak. Jika demo KPU hanya melibatkan pendukung Prabowo, UU KPK dan Minerba melibatkan mahasiswa, UU Corona melibatkan elit intelektual, RUU HIP melibatkan MUI, ormas dan umat Islam, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa. Mulai pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Kemana TNI berpihak, ini juga penting untuk bahan analisis.

Beberapa kali demo UU Omnibus Law Cipta Kerja sukses menghadirkan massa yang sangat besar. Buruh demo, massa yang turun sangat besar. Mahasiswa demo, jumlah massa yang turun juga sangat besar. Dan 13 oktober kemarin, FPI, PA 212 dan GNPF juga menurunkan massa yang sangat besar. Dan semua demo ini berakhir dengan kericuhan dan penangkapan.

Jika dengan kericuhan dan penangkapan sejumlah tokoh dan demonstran sebagaimana yang terjadi juga pada peristiwa demo-demo sebelumnya berhasil menekan massa dan membuat demo-demo itu akhirnya berhenti, maka pemerintah, dalam konteks ini Jokowi sebagai kepala negara akan aman sampai 2024. Kecuali ada peristiwa lain yang lebih dahsyat, terutama krisis ekonomi.

Tapi, jika penangkapan terhadap demonstran dan para tokoh tidak mampu meredam demo, tapi sebaliknya, justru mendorong eskalisai demo makin membesar, maka akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini.

Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS "tidak menutup kemungkinan" bisa terjadi. Kalau revolusi ala HRS terjadi, bagaimana next? Tunggu analisis berikutnya.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)



 
Berita Terkait Habib Rizieq
 
HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang
 
HRS Pulang, Mau Pimpin Revolusi?
 
PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI
 
Bukan Masalah Overstay seperti Jamaah Umroh, Habib Rizieq Tidak Pulang karena Persoalan Politik
 
Dahnil Anzar: Narasi Rekonsiliasi Lebih Tepat untuk Habib Rizieq
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]