Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
2019-01-14 05:53:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski beberapa perangkat Elektronic Road Pricing (ERP) sudah terpasang di beberapa lokasi jalan, hampir dipastikan penerapan jalan berbayar ERP ini batal.

Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin membisniskan jalan umum. Dirinya lebih memilih penuntasan sistem transportasi.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan.

"Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga.

Sementara, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang rencananya akan menggantikan sistem ganjil-genap, guna menekan angka kemacetan di ibukota Jakarta.

Sistem ini menggunakan kamera elektronik yang merekam setiap nomor polisi kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian lewat pemindai elektronik, kendaraan akan dikenakan biaya besarnya sesuai tarif jalan berjalan.(dbs/tbn/akurat/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Transjakarta Sosialisasikan Jak Lingko Saat Car Free Day
Pengguna Aktif Aplikasi JakEVO Capai Puluhan Ribu Akun
Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]