Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Pilpres
Google Tak Akan Pasang Iklan Politik untuk Kepentingan Pilpres 2019
2018-09-15 23:31:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Raksasa internet, Google, memastikan bakal menutup platformnya untuk semua iklan politik jelang Pemilu Kepresidenan 2019. Hal ini dipastikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat menemui petinggi Google di sela-sela Forum Ekonomi Dunia dan ASEAN di Hanoi, Vietnam.

"Satu yang paling penting, Google sudah menetapkan tidak akan menerima iklan politik," kata Rudiantara dilansir Antara, Rabu (12/9) lalu.

Rudiantara menyempatkan bertemu dengan Presiden Google untuk kawasan Asia Pasifik, Karim Temsamani di Hanoi. Dia juga mengklaim pihaknya akan menghubungi platform digital dan media sosial lainnya untuk menerapkan langkah serupa.

"Kalo website, lain, ini yang di-manage oleh Google sendiri. Jadi kalau kita pasang ads, minta Google usia dan lokasinya di mana, itu selama konten politik, Google tidak menerima," imbuhnya.

Rudiantara juga menambahkan pemerintah menghargai keputusan Google dan berharap penyedia layanan pencarian terbesar di dunia itu juga aktif membantu menghentikan penyebaran kabar palsu.

Kiprah mesin pencari dan media sosial selama pemilihan umum pertamakali menarik perhatian pada Pilpres Amerika Serikat 2017 silam.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) melaporkan adanya pihak asing yang membeli iklan melalui Google, Facebook dan Twitter untuk mempengaruhi pemilih lewat berita palsu dan hoax.

Atas dasar itu Google sejak Mei silam menyaratkan pemasang iklan menunjukkan kartu kependudukan atau penduduk tetap di Amerika Serikat.

Dengan ketentuan baru ini Google akan meminta pengiklan membuktikan identitasnya, entah itu perorangan, organisasi, atau komite politik. Google juga akan meminta agar tampilan iklan mengungkap sponsor yang membeli iklan tersebut.

Saat yang bersamaan Google Asia Pasifik juga memutuskan akan melarang semua bentuk iklan politik di Indonesia, termasuk di platform video Youtube.

Namun begitu perusahaan asal California tersebut tidak bisa mengintervensi konten tak berbayar, kecuali yang dilaporkan karena dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hingga kini Google belum memastikan bakal mengerahkan tenaga manusia sebagai kurator iklan dan hanya akan mengandalkan sistem otomatis yang menyaring dan menolak iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan periklanan perusahaan.(DW/tribunnews/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Amien Rais Bicara Jewer PP Muhammadiyah dan Rezim Pekok di Pengajian
BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
La Nyalla Sesumbar Potong Leher, Arief Poyuono: Begini Orang yang Suka Taruhan
Habib Ali Kwitang Doakan Cita-Cita Prabowo Subianto Dimudahkan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi
Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres
Public Service Tak Kenal Untung Rugi
Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina
Cina dan Perlakuan pada Muslim Uighur: Yang perlu Anda Ketahui
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]