Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Google
Google Didenda 2,5 Triliun Rupiah Atas Dugaan Monopoli Pasar di Korea Selatan
2021-09-14 17:28:54

KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Google didenda 180 juta dolar AS atau senilai lebih dari Rp2,5 T karena dinilai menyalahgunakan dominasinya dalam sistem operasi seluler. Denda dijatuhkan bersamaan dengan diberlakukannya 'UU anti-Google' di Korsel.

Komisi Perdagangan yang Adil Korea (KFTC) pada Selasa (14/9), menghukum Google dengan denda senilai hampir 180 juta dolar AS (lebih dari Rp 2,5 triliun). Sanksi tersebut diberikan karena raksasa internet milik Alphabet Inc itu dinilai telah menyalahgunakan dominasinya dalam pasar usaha sistem operasi seluler dan aplikasi.

Menurut KFTC, investigasi terhadap Google telah berjalan sejak tahun 2016. Google diduga menghalangi produsen smartphone dalam negeri seperti Samsung untuk melakukan penyesuaian dalam sistem operasi Android-nya.

KFTC mengatakan bahwa Google menghambat persaingan usaha lewat "perjanjian anti-fragmentasi (AFA)" yang mencegah pembuat smartphone melakukan pemasangan Android yang sudah dimodifikasi - dikenal dengan nama "Android forks" - dalam perangkatnya.

"Karena ini, pembuat perangkat tidak dapat meluncurkan produk inovatif dengan layanan baru," kata KFTC dalam pernyataanya. "Alhasil, Google dapat lebih jauh meningkatkan dominasinya di pasar OS seluler," tambah pernyataan itu.

Denda kesembilan paling besar

Menurut KFTC, denda terhadap Google kali ini bisa menjadi denda kesembilan paling besar yang pernah diberikan. Selain denda ratusan juta dolar AS, KFTC juga memerintahkan raksasa teknologi itu untuk melakukan langkah-langkah korektif.

Menanggapi sanksi tersebut, Google lewat pernyataannya berencana melakukan banding terhadap keputusan tersebut, demikian seperti diberitakan oleh Reuters.

"UU anti-Google"

Sanksi terhadap Google ini muncul di hari pertama UU Bisnis Telekomunikasi atau yang dikenal dengan "UU anti-Google" mulai diberlakukan di Korea Selatan (Korsel). UU tersebut sebelumnya disahkan oleh parlemen pada akhir Agustus lalu yang isinya memuat pelarangan terhadap operator toko aplikasi (app store) besar seperti Google dan Apple untuk memaksa pengembang software menggunakan sistem pembayaran mereka.

Aturan ini secara efektif menyatakan bahwa kegiatan monopoli lewat Play Store dan App Store adalah ilegal.

Korea Selatan adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Korsel juga terkenal karena kecakapan teknologinya. Namun, pasar aplikasi online di negara ini masih didominasi oleh Google dan Apple.

Menurut data dari kementerian sains Seoul, Play Store milik Google berhasil meraup keuntungan senilai 5,2 miliar dolar AS pada tahun 2019.(gtp/hp/Reuters/AFP/dw. com/bh/sya)


 
Berita Terkait Google
 
Google Didenda 2,5 Triliun Rupiah Atas Dugaan Monopoli Pasar di Korea Selatan
 
Pembaharuan Fungsi Google Maps Live View untuk Pengemudi
 
Google Meet Hadir di Gmail, Ini Manfaatnya
 
Google Sarankan Jangan Gunakan Browser Microsoft Edge
 
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]