Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pekerja Asing
Gerindra Dukung Pembentukan Pansus Hak Angket Perpres TKA
2018-04-27 10:55:17

Ilustrasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket Perpres TKA oleh DPR RI.

"Saya pikir bagus, dukung saja. Kenapa? Ini kan DPR sedang diuji berpihak kemana, ke orang asing atau rakyat. Kalau tidak ada keberpihakannya kepada rakyat, mendingan dibubarkan saja DPR ini," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/4).

Dia juga menyesalkan pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyebutkan, Pansus Angket Perpres TKA belum diperlukan. Dia lebih menyesalkan lagi pernyataan Bambang Soesatyo tersebut karena lebih baik fokus bagaimana terpilih kembali menjadi anggota DPR RI.

"Kalau menurut saya, kalau kebijakan itu ada kepentingan menyangkut hajat hidup rakyat, itu sudah sangat urgen, mungkin Ketua DPR melihat dari sudut pandangannya sendiri. Kalau pileg, pilpres dan pilkada ini kan alat kita dalam rangka melindungi rakyat dan petani kita ketika mereka terancam. Saya pikir kalau kemudian itu yang dikedepankan lebih baik tidak perlu ada pileg, pilpres itu, untuk apa kita mikirin itu kalau persoalan (TKA) ini saja tidak mampu diselesaikan," kata Edhy.

Dia menegaskan, Fraksi Gerindra tidak ingin DPR hanya sebagai lambang atau simbol saja, tetapi sebagai alat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya melindungi rakyat.

"Pileg, pilpres itu kan untuk mencari pemimpin, untuk menangani ini. Nah, kalau kemudian rakyat sedang menjerit, teriak, seperti soal ojek online teriak, apa kita harus menunggu pileg dan pilpres selesai, sementara mereka kelaparan dan berkelahi berebut tenaga kerja dengan orang asing," kata anggota DPR RI dari dapil Sumsel.

"Perpres TKA ini sebagai salah satu pengkhianatan negara kepada rakyatnya. Pemerintah harusnya fokus memikirkan pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahun meningkat. Investasi itu penting, namun apa manfaatnya jika rakyat hanya jadi penonton dan mendapatkan imbas negatif?" pungkas Edhy.

Sementara, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto meminta Presiden Joko Widodo mencabut kembali Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). "Presiden harus meninjau kembali dan mencabutnya," ujar Prabowo, saat ditemui Tempo di Jakarta Timur, Rabu (25/4).

Menurut Prabowo, kebijakan baru tersebut akan merugikan masyarakat Indonesia dengan semakin mudahnya penggunaan TKA. Prabowo menilai Presiden Jokowi keliru mendengar masukan penasihatnya hingga menandatangani perpres tersebut.

Prabowo menuturkan kebijakan itu tak sesuai dengan program sejuta lapangan kerja Jokowi saat berkampanye dulu.

Prabowo mengatakan bangsa Indonesia seharusnya tak mudah percaya kepada bangsa asing. "Awalnya minta sedikit, lalu minta sedikit lebih banyak, dan akhirnya meminta semuanya," ucapnya.

Selain itu, menurut Prabowo, setiap negara asing memiliki kepentingan masing-masing. Maka, semestinya pemerintah waspada dalam menjalin kesepakatan dengan negara asing.(Glg/garudayaksa/tempo/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pekerja Asing
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Isu TKA Perlu Penanganan Serius
Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]