Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Gerindra
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
2019-07-19 10:30:45

Ilustrasi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu memang tak menyenangkan bagi sebagian pihak. Terutama dari kubu Prabowo. Toh hal itu tampaknya sudah disadari sepenuhnya oleh Prabowo. Dia berani mengambil risiko besar demi sebuah rekonsiliasi.

Usai Prabowo bertemu Jokowi, rekonsiliasi mendadak jadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Membuat masyarakat Indonesia antusias untuk mewujudkannya pasca-Pilres 2019 yang sudah berlalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Sodik Mudjahid, menyebut inti utama rekonsiliasi adalah penguatan kembali kesatuan dan keutuhan bangsa untuk membangun Indonesia.

"(Rekonsiliasi) sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang ekonomi," ujar Sodik dalam keterangannya, Jumat (19/7).

Sodik menyebut ada risiko besar untuk mewujudkan rekonsiliasi itu. Risiko itu telah diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat merencanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

"(Tetapi) atas dasar inilah (rekonsiliasi) maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," jelasnya.

Bagi Sodik, setelah pertemuan itu tidak keliru jika dilanjutkan dengan membahas hal-hal strategis. Mewujudkan rekonsiliasi bisa digambarkan dengan membagi jabatan strategis secara proporsional.

Usulan dia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.

"Komposisi idealnya adalah Ketua MPR Partai Gerindra, Ketua DPR PDI Perjuangan, dan Presiden Joko Widodo," tandas Sodik.(ad/RMOL/bh/sya


 
Berita Terkait Partai Gerindra
 
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
 
Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
 
Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur
Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut
Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal
Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]