Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Gerindra
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
2019-07-19 10:30:45

Ilustrasi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu memang tak menyenangkan bagi sebagian pihak. Terutama dari kubu Prabowo. Toh hal itu tampaknya sudah disadari sepenuhnya oleh Prabowo. Dia berani mengambil risiko besar demi sebuah rekonsiliasi.

Usai Prabowo bertemu Jokowi, rekonsiliasi mendadak jadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Membuat masyarakat Indonesia antusias untuk mewujudkannya pasca-Pilres 2019 yang sudah berlalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Sodik Mudjahid, menyebut inti utama rekonsiliasi adalah penguatan kembali kesatuan dan keutuhan bangsa untuk membangun Indonesia.

"(Rekonsiliasi) sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang ekonomi," ujar Sodik dalam keterangannya, Jumat (19/7).

Sodik menyebut ada risiko besar untuk mewujudkan rekonsiliasi itu. Risiko itu telah diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat merencanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

"(Tetapi) atas dasar inilah (rekonsiliasi) maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," jelasnya.

Bagi Sodik, setelah pertemuan itu tidak keliru jika dilanjutkan dengan membahas hal-hal strategis. Mewujudkan rekonsiliasi bisa digambarkan dengan membagi jabatan strategis secara proporsional.

Usulan dia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.

"Komposisi idealnya adalah Ketua MPR Partai Gerindra, Ketua DPR PDI Perjuangan, dan Presiden Joko Widodo," tandas Sodik.(ad/RMOL/bh/sya

Share : |

 
Berita Terkait Partai Gerindra
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
Syukuran HUT Partai Gerindra ke-11, Prabowo: Sebagai Pejuang Politik, Kita Berjuang Memperbaiki Kehidupan Rakyat dan Bangsa
Prabowo Lantik Pengurus DPD Gerindra Jabar yang Baru
Fraksi Partai Gerindra: Bantuan Kepada Rakyat Harus Diberi Label
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]