Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
#2019GantiPresiden
Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
2018-09-13 20:49:23

Tampak suasana aksi demo Gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat (Gempur) di depan Mabes Polri.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat (Gempur) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan Rabu (12/9). Mereka mengklaim aksinya tersebut murni mengatasnamakan perjuangan untuk menuntut keadilan guna menyampaikan aspirasi tagar #2019GantiPresiden.

Koordinator aksi, Bunda Fifi menyampaikan bahwa unjuk rasa ini murni gerakan dari suara emak-emak. "Tidak ada politisasi uang di sini, tidak ada politisasi uang sama sekali tidak ada," ujar Fifi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/9).

Jika bantuan yang berupa konsumsi makan siang, minuman dan lain-lain merupakan hasil sumbangan dari para emak-emak yang bersedia menyumbang rezeki mereka untuk aksi ini.

"Saya sumbang Rp 100 ribu, ada yang Rp 200 ribu. Ada sumbangan bawa minum dan bawa nasi," tambahnya.

Tampak dalam aksi pengamanan, Gempur meminta bantuan dari Ormas GL Pro-08 dan Laskar Macan Asia yang menjaga selama unjuk rasa berjalan, "Cuma kami minta tolong, kami nggak mampu bayar pengawal," jelasnya.

Aksi demo ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Beberapa petugas polisi dan polwan yang berjaga di simpang perempatan Museum Polri.

Aksi demo itu dimulai dengan aksi longmarch dari Masjid Al Azhar, Jakarta. Para peserta aksi demo itu pun tak lupa membawa berbagai poster dan spanduk berisi aspirasi dan tuntutan mereka, salah satunya menuntut keadilan dalam menyuarakan aspirasi para emak-emak tersebut dan meminta orang yang menghalangi aspirasi rakyat tentang gerakan tagar #2019GantiPresiden harus dipidana sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Gempur sendiri melakukan aksi menuntut pihak kepolisian bersikap adil, terlebih pada kaum emak-emak saat menyuarakan sikap politik seperti gerakan #2019GantiPresiden.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]