Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Gayus Lumbuun Tolak Mundur Permanen Sebagai Anggota DPR
Thursday 04 Aug 2011 14:05:46

Gayus Lumbuun: Istimewa
JAKARTA-Calon hakim agung Gayus Lumbuun menolak mundur permanen dari DPR dan PDIP, saat fit and proper test di DPR. Alasannya, tidak ada larangan bagi calon hakim agung nonkarier berasal dari partai politik. Namun, dirinya akan mundur permanen, setelah benar-benar telah terpilih menjadi hakim agung.

"Tidak ada larangan sebagai syarat bagi calon hakim agung dari parpol, kecuali setelah menjadi hakim agung. Aturan ini ada dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) menyebutkan tidak adanya larangan calon hakim agung dari parpol.," kata Gayus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).

Gayus menegaskan desakan terhadap dirinya untuk mundur dari DPR dan PDIP tidak memiliki dasar hukum. Syarat pendaftaran calon hakim agung yang diterbitkan Komisi Yudisial (KY) menyebutkan pengunduran diri ini dilakukan setelah diterima menjadi hakim agung.

Pengunduran diri tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan, BUMN, pimpinan/ pengurus parpol, ormas, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan jika diterima menjadi hakim agung.

"Anehnya, justru sekarang malah banyak desakan, agar saya mundur dari DPR secara permanen. Desakan ini juga datang dari Ketua MA Harifin Tumpa. Saya tidak tahun maksudnya, apakah saya benar-benar akan diterima sebagai hakim agung," selorohnya politisi PDIP ini.(mic/rob)




 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
FAM Kaltim Desak Kejati Usut Tuntas Dana Hibah Perusda AUJ, Seret Dugaan Mantan Walikota
Polsek Limboto Barat Amankan 45 Botol Miras Cap Tikus dan Para Pasangan Muda Mudi
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]