Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Gayus Lumbuun Tolak Mundur Permanen Sebagai Anggota DPR
Thursday 04 Aug 2011 14:05:46

Gayus Lumbuun: Istimewa
JAKARTA-Calon hakim agung Gayus Lumbuun menolak mundur permanen dari DPR dan PDIP, saat fit and proper test di DPR. Alasannya, tidak ada larangan bagi calon hakim agung nonkarier berasal dari partai politik. Namun, dirinya akan mundur permanen, setelah benar-benar telah terpilih menjadi hakim agung.

"Tidak ada larangan sebagai syarat bagi calon hakim agung dari parpol, kecuali setelah menjadi hakim agung. Aturan ini ada dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) menyebutkan tidak adanya larangan calon hakim agung dari parpol.," kata Gayus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).

Gayus menegaskan desakan terhadap dirinya untuk mundur dari DPR dan PDIP tidak memiliki dasar hukum. Syarat pendaftaran calon hakim agung yang diterbitkan Komisi Yudisial (KY) menyebutkan pengunduran diri ini dilakukan setelah diterima menjadi hakim agung.

Pengunduran diri tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan, BUMN, pimpinan/ pengurus parpol, ormas, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan jika diterima menjadi hakim agung.

"Anehnya, justru sekarang malah banyak desakan, agar saya mundur dari DPR secara permanen. Desakan ini juga datang dari Ketua MA Harifin Tumpa. Saya tidak tahun maksudnya, apakah saya benar-benar akan diterima sebagai hakim agung," selorohnya politisi PDIP ini.(mic/rob)



Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]