Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Guru
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
2019-11-14 11:04:39

Mendikbud Nadiem Makarim bersama Ketum PP.IGI Muhammad Ramli Rahim.(Foto: igi.or id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim makin lantang menyuarakan aspirasi guru honorer. Dia menilai berbagai kebijakan pemerintah semakin membuat peluang guru honorer memiliki status aparatur sipil negara (ASN) makin kecil.

Padahal bertahun-tahun, pemerintah sudah diuntungkan secara finansial dengan mempekerjakan guru honorer yang digaji tidak layak. Ada yang Rp 100 ribu per bulan.

"Saya agak kecewa dengan kebijakan Kemendikbud soal Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri ini. Padahal itu peluang guru honorer mendapatkan sertifikat pendidik sebagai syarat dalam mengikuti seleksi ASN. Kalau prioritasnya guru fresh graduate, peluang guru honorer makin tipis dong," kata Ramli kepada JPNN.com, Selasa (12/11)

Dengan harapan yang semakin tipis ini, lanjutnya, mungkin sebaiknya para guru honorer menyerahkan urusan pendidikan kepada negara dengan bersama-sama meninggalkan ruang ruang kelas dan memenuhi aturan pemerintah agar pengangkatan honorer dihentikan.

Dengan cara itu, lanjutnya, barangkali pemerintah akan tersadar betapa ruang-ruang kelas itu selama ini diisi oleh guru-guru honorer. Yang statusnya tidak jelas, pendapatannya tidak jelas tetapi jelas kinerjanya dalam meningkatkan pendidikan Indonesia.

"Karena itu akan jauh lebih baik jika guru guru honorer ini bersatu padu meninggalkan ruang ruang kelas sehingga pemerintah mengetahui seberapa besar kelumpuhan dunia pendidikan kita tanpa adanya guru-guru yang tidak dianggap oleh pemerintahnya," tegasnya.

"Jngankan harapan untuk menjadi PNS. Bahkan untuk mengikuti PPG Prajabatan Mandiri pun yang mereka bayar dengan uang yang tidak seberapa dari pendapatan mereka, juga tidak diberikan kesempatan," sambungnya

IGI berharap para guru honorer yang masih memenuhi syarat usia, bisa berjuang menembus ketatnya persaingan menjadi PNS dalam seleksi CPNS 2019.

Sementara, menurut Ramli, guru honorer usia di atas 35 tahun tidak punya harapan lagi karena hampir semua ruang sudah tertutup.

Padahal ratusan ribu bahkan jutaan guru yang statusnya tidak jelas ini sesungguhnya memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk bersaing dengan fresh graduate.(esy/jpnn/bh/sya)


 
Berita Terkait Guru
 
Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama di Jakarta, Anies Terima Piagam Penghargaan Kemenag RI
 
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
 
Muhamad Nasir Dorong Pemerintah Tuntaskan Kasus Dana Sertifikasi Guru di Kunansing
 
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
 
Akhirnya, Bu Guru Retno Menang Telak 3-0 Lawan Ahok di Pengadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]