Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Guru
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
2019-11-14 11:04:39

Mendikbud Nadiem Makarim bersama Ketum PP.IGI Muhammad Ramli Rahim.(Foto: igi.or id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim makin lantang menyuarakan aspirasi guru honorer. Dia menilai berbagai kebijakan pemerintah semakin membuat peluang guru honorer memiliki status aparatur sipil negara (ASN) makin kecil.

Padahal bertahun-tahun, pemerintah sudah diuntungkan secara finansial dengan mempekerjakan guru honorer yang digaji tidak layak. Ada yang Rp 100 ribu per bulan.

"Saya agak kecewa dengan kebijakan Kemendikbud soal Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri ini. Padahal itu peluang guru honorer mendapatkan sertifikat pendidik sebagai syarat dalam mengikuti seleksi ASN. Kalau prioritasnya guru fresh graduate, peluang guru honorer makin tipis dong," kata Ramli kepada JPNN.com, Selasa (12/11)

Dengan harapan yang semakin tipis ini, lanjutnya, mungkin sebaiknya para guru honorer menyerahkan urusan pendidikan kepada negara dengan bersama-sama meninggalkan ruang ruang kelas dan memenuhi aturan pemerintah agar pengangkatan honorer dihentikan.

Dengan cara itu, lanjutnya, barangkali pemerintah akan tersadar betapa ruang-ruang kelas itu selama ini diisi oleh guru-guru honorer. Yang statusnya tidak jelas, pendapatannya tidak jelas tetapi jelas kinerjanya dalam meningkatkan pendidikan Indonesia.

"Karena itu akan jauh lebih baik jika guru guru honorer ini bersatu padu meninggalkan ruang ruang kelas sehingga pemerintah mengetahui seberapa besar kelumpuhan dunia pendidikan kita tanpa adanya guru-guru yang tidak dianggap oleh pemerintahnya," tegasnya.

"Jngankan harapan untuk menjadi PNS. Bahkan untuk mengikuti PPG Prajabatan Mandiri pun yang mereka bayar dengan uang yang tidak seberapa dari pendapatan mereka, juga tidak diberikan kesempatan," sambungnya

IGI berharap para guru honorer yang masih memenuhi syarat usia, bisa berjuang menembus ketatnya persaingan menjadi PNS dalam seleksi CPNS 2019.

Sementara, menurut Ramli, guru honorer usia di atas 35 tahun tidak punya harapan lagi karena hampir semua ruang sudah tertutup.

Padahal ratusan ribu bahkan jutaan guru yang statusnya tidak jelas ini sesungguhnya memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk bersaing dengan fresh graduate.(esy/jpnn/bh/sya)


 
Berita Terkait Guru
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional
NATO: Pertengkaran Trump dan Trudeau, 'Kamu Bermuka 2' Warnai Pertempuan Puncak 70 Tahun Pakta Pertahanan
Anton Tabah: Hendropriyono Konyol Kalau Samakan FPI dengan DI/TII
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]