Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Gempa
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
2018-08-22 04:47:56

Ilustrasi. Tampak kerusakan bangunan rumah yang hancur akibat Gempa di Lombok.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana. Bahkan, baru-baru ini yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat dari bencana itu, ratusan warga menjadi korban, dan ribuan rumah hancur.

Gempa bumi yang terjadi secara beruntun di Lombok, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional, agar ada percepatan penanganan pasca bencana, dan cepat teratasi. Pasalnya mitigasi selama ini gagal dilakukan.

"Kita belum bisa melakukan mitigasi bencana yang baik disetiap bencana. Oleh karena itu, bencana gempa Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah," ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Forum Legislasi bertajuk 'Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, bencana gempa Lombok harus menjadi bencana nasional. Jangan hanya melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 saja. Karena itu akan menciptakan debatable.

"Kalau kita belajar bencana di daerah, kita seharusnya berpikir berbeda. Bukan lagi berbicara jumlah korban dan kerugian. Tetapi bagaimana penanganan mitigasi dari daerah itu," tandas Fary.

Politisi dapil NTT itu lebih lanjut menyatakan, mitigasi bencana penting dilakukan sebagaimana berkaca pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Kita lihat Obama waktu itu ketika terjadi angin puting beliung di New York langsung menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional, karena sebelumnya sudah dapat dideteksi," tuturnya.

Membandingkan dengan pemerintah Indonesia saat ini, dia belum melihat masalah mitigasi bencana menjadi prioritas pemerintah. Sehingga penanganan pasca bencana dinilai lambat. "Dengan kegagalan mitigasi ini, maka Lombok harus jadi bencana nasional," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah memperhatikan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai informasi dan early warming system.

"Komisi V mendorong anggaran BMKG dan Basarnas ada peningkatan. Kebutuhan BMKG itu Rp2,6 triliun, tapi yang saat ini diberikan adalah Rp1,8 triliun. Sementara Basarnas kebutuhan anggaran Rp4,5 triliun, tapi hanya dipenuhi Rp2,1 triliun. Ini kami harap ada perhatian," tutupnya.

Selain Fary, hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), dan pengamat sosial ekonomi Johanes Saragih.(DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Tangani Bencana Lion Air, Pemerintah Jangan Lupakan Korban Gempa dan Tsunami
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Geledah Ruangan Dinas PUPR Buntok, Tim Jaksa Sita Satu Kardus Dokumen
Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
Kapolri: HUT Ke-73 Brimob Polri Digelar Sederhana karena Bangsa Indonesia Berduka
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]