Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Ormas
GNPF Resmi Daftarkan Uji Materi UU Ormas ke MK
2017-12-28 11:49:01

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF Ulama) resmi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat ( UU Ormas).

"Kami ajukan permohonan uji materi undang-undang Ormas. Yang kami ajukan ada lima poin penting," kata Kuasa Hukum GNPF Ulama, Rangga Lukita Desnata, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Lima pasal yang digugat di antaranya Pasal 1 angka 6 sampai 21, frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan (2).

Berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 sampai 21, Rangga menjelaskan, ada norma-norma pada UU Ormas lama yakni UU 17/2013 soal rumusan prosedur pemberian sanksi terhadap ormas.

Hal itu mulai dari peringatan, pencabutan, sampai melibatkan institusi pengadilan. Rumusan itu yang dicabut dari UU Ormas lama menggunakan Perppu yang diajukan ke DPR.

Adapun, soal pasal lainnya yang digugat, misalnya penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c mengenai paham yang dilarang di Indonesia. Paham tersebut di antaranya atheisme, komunisme, marxisme, dan leninisme.

"Di UU Ormas sekarang ada selipan 'paham lain'. Ini apa? Maksudnya apa kan kabur. Karena ini bisa menyasar anggota-anggota Ormas yang tidak disukai oleh Pemerintah. Jadi penilaiannya like or dislike," kata dia.

Rangga berharap, MK bisa secara bijak dan proporsional memproses gugatan uji materi tersebut.

Sebab, saat ini UU Ormas masuk daftar tunggu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 di DPR. Dengan demikian, jika proses persidangan berlarut-larut maka UU bisa terlebih dahulu diketok di DPR.

Hal ini terjadi pada uji materi Perppu Ormas yang dilayangkan ke MK beberapa waktu lalu. Menurut Rangga, karena proses persidangan yang berlarut, DPR lebih dulu menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang sebelum gugatan uji materi diputus MK.

"Nanti kami sudah sidang berkali-kali, sudah memanggil ahli, malah sia-sia," kata Rangga.

Adapun, pemohon gugatan terdiri dari lima pemohon, yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silahturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, serta Pengurus Front Pembela Islam (FPI) Munarman.(nt/kompas/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Ormas
Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sudirman Said Cecar Kegagalan Ganjar Pranowo Saat Debat Pilkada Jateng 2018
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!
TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]