Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
Fraksi Koalisi Dukung Pemerintah Naikan Harga BBM
Saturday 31 Mar 2012 11:12:32

Rapat paripurna DPR untuk menentukan perubahan atas UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012 diprediksi akan menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini dimungkinan, karena parpol koalisi akan medukung kebijakan pemerintah tersebut (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya menyepakati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemberlakuannya baru diterapkan oleh pemerintah pada enam bulan ke depan.

Keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang baru diberlakukan enam bulan ke depan itu, didukung Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Persatuian Pembangunan (FPPP). Lima fraksi ini merupakan parpol yang tergabung dalam koolasi di bawah naungan Sekretariat Bersama (Setgab).

Sedangkan satu parpol koalisi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tidak setuju dengan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi. Sikap FPKS ini serupa dengan sikap Fraksi Partai Gerindra (FGerindra). Sementara dua fraksi yang konsisten sejak awal menolak kenaikan harga BBM, memutuskan untuk
walk-out, yakni FPDIP dan FHanura.

Rapat paripurna ini, menentukan sikap para anggota DPR dengan melakukan pemungutan suara untuk dua pilihan (opsi). Opsi pertama adalah tetap pada substansi pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22/2011 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sedangkan opsi kedua adalah menambahkan pasal 6 a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM bersubsidi, jika jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Mayoritas anggota DPR, yakni 356 orang memilih opsi kedua itu. Sedangkan 82 sisanya memilih opsi pertama.

Hasil rapat paripurna DPR ini, langsung memperoleh protes dari para mahasiswa yang mengikuti jalannya paripurna sejak Jumat pagi. Kericuhan kecil di balkon paripurna sempat terjadi. Namun, para mahasiswa segera dipaksa keluar oleh pasukan pengamanan dalam (Pamdal) DPR.

 “Keputusan DPR ini jelas-jelas membodohi rakyat. DPR seolah-olah menjadi pahlawan, karena berhasil menggagalkan rencana pemerintah menaikan harga BBM. Padahal, DPR mendukung pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang pemberlakuan kenaikannya dilakukan pada Oktober nanti,” jelas Malik, seorang mahasiswa yang diamankan petugas Pamdal.(bhc/biz/rob)



 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]