Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Fraksi DPR Segera Bahas Poin Krusial RUU Pemilu
Wednesday 07 Mar 2012 21:40:36

Panja RUU Pemilu DPR masih saja belum merampungkan tugasnya menuntaskan pembahasan RUU Pemilu (Foto: Eramuslim.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan fraksi-fraksi DPR, pimpinan pansus, dan kepala kelompok fraksi (poksi) dalam Pansus RUU Pemilu akan mengadakan pertemuan pada pertengahan pecan depan. Hal ini dilakukan untuk lobi formal untuk membahas empat poin krusial dalam RUU Pemilu yang sampai saat ini belum disepakati oleh masing-masing fraksi DPR.Keempat isu itu adalah parliamentary threshold, sistem pemilu, jumlah kursi di dapil, dan metode konversi suara menjadi kursi.

"Kami akan minta pimpinan DPR untuk memfasilitasi lobi antara Pansus, Pimpinan fraksi, dan Pemerintah kita lakukan," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu DPR Arif Wibowo, usai diterima Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3). Pertemuan itu juga dihadiri pimpinan Pansus RUU Pemilu lainnya, yakni Taufiq Hidayat, Gde Pasek Suardika, dan M Arwani Tomafi.

Menurut Arif, pihaknya merasa optimistis bahwa pertemuan antar pimpinan fraksi, pimpinan Pansus RUU Pemilu, dan Pemerintah ini mampu untuk mencapai kata sepakat terkait empat poin krusial tersebut. "Saya optimis tidak akan ada voting," tutupnya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal meminta Pansus RUU Pemilu untuk menyiapkan skenario terburuk, jika terjadi deadlock dalam pembahasan RUU perubahan atas UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu itu tidak selesai. "Saya amini kita harus siapkan diri kita untuk skenario kalau RUU ini tidak selesai," ujar dia.

Jika pembahasan RUU Pemilu ini tidak selesai, lanjut dia, maka penyelengaraan Pemilu 2014 akan menggunakan UU lama yakni UU Nomor 10/2008. Bagi Hanura, pemakaian kembali UU lama ini bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, meski ini akan mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu.

Peringatan Akbar Faizal ini, terkait dengan temuan tim perumus RUU Pemilu yang mengungkapkan bahwa masih banyak poin-poin RUU Pemilu yang masih harus dikembalikan ke Panja untuk dibahas lagi selain empat poin krusial seperti PT, sistem Pemilu, alokasi kursi di Dapil, dan metode konversi suara yang belum disepakati fraksi-fraksi di DPR.

Meski sudah ada upaya lobi-lobi antara Pimpinan Partai Politik di Sekretariat Gabungan Partai-partai Polittik Koalisi (Setgab), bagi Akbar tidak ada jaminan bahwa RUU ini bisa selesai. Alasannya, Partai-partai yang tidak masuk dalam Setgab tidak diajak bicara. "Kami minta dihargai, kami tidak akan masuk Setgab. Kami khawatir ini tidak selesai," ujarnya.

Akbar pun meminta, agar Pansus RUU Pemilu tidak tergesa-gesa bekerja, karena RUU Pemilu yang sedang dibahas ini tidak mesti digunakan pada Pemilu 2014. “Bisa saja digunakan pada Pemilu 2019. RUU Pemilu yang sedang dibahas ini sebaiknya bisa menentukan model Pemerintahan dan menjadi fondasi negara hingga 20 dan 50 tahun ke depan,” tandas dia.(jpc/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]