Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Jiwasraya
Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Tunggakan
2019-01-16 22:02:15

Tampak Ketua Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya, Rudyanto bersama pemegang polis dan anggota forum saat konferensi pers di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya mengadukan permasalahannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1). Pengaduan dilakukan Forum itu melalui surat yang diserahkan langsung dan diterima oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Surat pengaduan kita kepada bapak Presiden RI sudah kita sampaikan pada sekitar jam 11.00 WIB, dan itu diterima dengan baik. Inti dari surat ini adalah pengaduan akibat kelalaian dan ingkar janjinya Jiwasraya didalam membayarkan hak-hak pemegang polis yang sudah jatuh tempo," kata Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya, Rudyanto dalam konferensi persnya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Rudyanto berharap, surat tersebut bisa ditindaklanjuti langsung oleh bapak Presiden Jokowi agar memberikan solusi bagi para pemegang saham produk JS Saving Plan milik Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut.

Sementara Rudyanto menyebutkan bahwa pihaknya tidak serta merta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, ia bersama pemegang polis Jiwasraya yang tergabung dalam forum juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno namun tak kunjung mendapatkan tanggapan.

"Sebelum tanggal 16 (Januari 2019) ini, tanggal 26 Desember (2018) sudah datang ke Bu Menteri BUMN (melalui) surat resmi dan sudah diterima namun sampai hari ini tidak ada tanggapan," kata Rudyantho.

Ia pun mengutarakan, para pemegang polis juga sudah melaporkan aduan ke tujuh bank sebagai agen penjual produk Jiwasraya. Sayangnya, hanya lima dari tujuh bank yang merespons sedangkan sisanya, yakni BRI dan BTN disebut tidak memberikan jawaban pasti.

Para pemegang polis Jiwasraya khawatir jika permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti, citra BUMN ke depan akan berdampak tidak baik terhadap tingkat kepercayaan publik, khususnya bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia.

"Kalau nggak diatasi, reputasi BUMN (bisa) tercoreng di mata investor," ujarnya.

Rudyantho juga menuturkan, bahwa tertundanya pembayaran dari Jiwasraya kepada nasabah telah menimbulkan permasalahan baru bagi para nasabah pemegang polis.

"Mereka perlu biaya untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya pengobatan hingga pendidikan. Jika harus meminjam uang dari tempat lain dengan tingkat bunga yang lebih tinggi yang ditawarkan Jiwasraya.

Dalam penjelasannya, Rudyanto mengatakan bahwa dalam Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya, ada empat kewarganegaraan dan mayoritas dari Indonesia.

Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya adalah terdiri dari 250 orang lebih dengan 338 polis. Mereka memegang polis JS Saving Plan milik Jiwasraya yang lalai dan gagal bayar.

"(Warga) Korsel capai 200 orang, India 1 orang dan Malaysia 1 orang," sebutnya.

Salah satu nasabah berkewarganegaraan Korea bernama Oktavia (67) mengatakan dirinya menjadi pemegang polis Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar sejak 2016 lewat Bank Hana. Ia mengaku ditawarkan promo JS Saving Plan milik Asuransi Jiwasraya itu dengan bunga besar.

Akibat kelalaian dan ingkar janji oleh Jiwasraya tersebut, Oktavia terpaksa menetap di sini (Indonesia) dan belum kembali ke negara asalnya karena haknya belum dipenuhi oleh Jiwasraya. Ia pun berharap bantuan dari pihak pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi.

"Saya mau di mana pak Presiden Jokowi? Minta tolong, saya mau pulang. Saya tinggal di sini sendirian, anak saya tinggal di Korea," tutur Oktavia.

Perlu diketahui, Asuransi Jiwasraya menunggak pembayaran polis kepada nasabah JS Saving Plan. Perseroan menargetkan pembayaran polis dimulai pada kuartal II-2019 dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Masalah persoalan polis bermula pada 2013-2014 lalu saat perseroan menawarkan produk asuransi dibalut investasi dengan bunga yang tinggi. Likuiditas yang masuk ke perseroan sayangnya tidak berhasil dikelola dengan baik. Akibatnya dengan masa jatuh tempo pembayaran polis, membuat perseroan harus menunda pembayaran dengan skema roll over selama satu tahun dengan tawaran bunga 7%.(bh/amp)


 
Berita Terkait Jiwasraya
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
RUU Perppu Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang, Mendagri Ucapkan Terima Kasih ke DPR
Seminggu Reskoba Polres Kukar Amankan 6 Pelaku Kejahatan Narkoba
Kejari Samarinda Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Hibah, Bakkara Bantah akan Melarikan Diri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]