Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
2017-09-23 11:58:57

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut.

"Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar masyarakat mengetahui bahwasanya DPR memang perlu pembangunan gedung, misalnya karena over capasitas tadi. Kita kan juga tidak mau kalau lift di Gedung Nusantara I itu jatuh, kita tidak mau anggota DPR celaka," katanya pada seminar nasional "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen; Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Menurutnya, kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan anggota yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi semua anggota DPR jika ada masyarakat atau awak media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

"Perlu kajian yang jelas sehingga jika anggota berbicara tentang pentingnya gedung baru ada rujukannya.Dan hasil kajian tadi bukan imaginasi atau keinginan anggota yang macam-macam tetapi memang keperluan yang urgen. Perlu manajeman komunikasi agar informasi tidak simpang siur, kita mau yang disampaikan itu kebutuhan bukan keinginan," ungkapnya.

Dalam hal ini lanjut Salang, yang harus membuat kajian adalah Sekjen selaku pemerintah yang harus memenuhi sarana prasarana anggota DPR. Selain itu juga untuk penunjang kinerja DPR agar nyaman dalam bekerja.(sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HUT Kejaksaan Negeri Ke 58: Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri
Menpora Berikan Apresiasi Terhadap Atlet yang Juara di Kancah Internasional
Muhammadiyah Membumikan Islam dalam Kehidupan
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]