Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Tanah
Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh
2018-03-10 22:33:42

Ketua Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh menyoroti rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Rencana itu dinilai telah mengkudeta niat dasar Habib Abdurrahman Alhabsy atau Habib Bugak mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.

Demikian disampaikan Ketua Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Sabtu (10/3). Dirinya pun mengaku sangat terkejut dengan rencana itu.

Ia menyebutkan, tanah wakaf tersebut diikrarkan satu setengah abad sebelum Indonesia lahir. Dan di dalam ikrar yang dibacakan di depan Mahkamah Syar'iyah pada Zaman Kerajaan Utsman. Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk masyarakat Aceh yang datang menginap,dan menunaikan rukun Islam yang kelima di tanah suci.

Sejauh ini, lanjut Polem, Pemerintah Arab Saudi serta badan pengelola wakaf sangat amanah. Hal ini terbukti ketika tanah wakaf yang terletak di sekitar Qusyasyiah seputaran Bab Al Fath antara Marwa dan mesjid, haram terkena proyek pelebaran Masjidil Haram.

Raja Malik Saud Bin Abdul Azis kala itu kata dia, mengganti dengan harga yang mahal, sehingga badan yang mengelola wakaf dapat membeli dua persil tanah lain yang letaknya juga masih dekat dengan Masjidil haram hanya 500 dan 700 Meter.

"Kita seperti kehilangan kata-kata guna melukiskan kekesalan terhadap niat Pemerintah Pusat. Rezim ini jangan terlalu serakah ingin menggarap semua potensi yang dimiliki masyarakat Aceh. Terus terang kita meragukan terhadap kejujuran pemerintah yang ingin mengelola tanah wakaf. Suatu saat jika perekonomian Indonesia terus memburuk bisa saja aset ini dijual seperti Indosat," tandas Polem.

Lanjutnya, tanah wakaf Baitul Asyi ini bukan jalan Tol yang dibuat dan kemudian dijual ke Asing. Baitul Asyi juga memiliki pesan mendidik bagi generasi masyarakat Aceh guna menjaga amanah dan berani berkorban harta demi kepentingan dan kejayaan Islam dalam menjaga amanah.

Dikatakannya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih diragukan integritasnya. Karenanya, Forkab berharap kepada masyarakat Aceh beserta ulama dan Pemerintah Aceh bersatu menolak rencana kurang waras tersebut.(bh/sul)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]