Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Tanah
Forkab: Pemerintah Pusat Jangan Mengkudeta Tanah Wakaf Aceh
2018-03-10 22:33:42

Ketua Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh menyoroti rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah. Rencana itu dinilai telah mengkudeta niat dasar Habib Abdurrahman Alhabsy atau Habib Bugak mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.

Demikian disampaikan Ketua Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Sabtu (10/3). Dirinya pun mengaku sangat terkejut dengan rencana itu.

Ia menyebutkan, tanah wakaf tersebut diikrarkan satu setengah abad sebelum Indonesia lahir. Dan di dalam ikrar yang dibacakan di depan Mahkamah Syar'iyah pada Zaman Kerajaan Utsman. Tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk masyarakat Aceh yang datang menginap,dan menunaikan rukun Islam yang kelima di tanah suci.

Sejauh ini, lanjut Polem, Pemerintah Arab Saudi serta badan pengelola wakaf sangat amanah. Hal ini terbukti ketika tanah wakaf yang terletak di sekitar Qusyasyiah seputaran Bab Al Fath antara Marwa dan mesjid, haram terkena proyek pelebaran Masjidil Haram.

Raja Malik Saud Bin Abdul Azis kala itu kata dia, mengganti dengan harga yang mahal, sehingga badan yang mengelola wakaf dapat membeli dua persil tanah lain yang letaknya juga masih dekat dengan Masjidil haram hanya 500 dan 700 Meter.

"Kita seperti kehilangan kata-kata guna melukiskan kekesalan terhadap niat Pemerintah Pusat. Rezim ini jangan terlalu serakah ingin menggarap semua potensi yang dimiliki masyarakat Aceh. Terus terang kita meragukan terhadap kejujuran pemerintah yang ingin mengelola tanah wakaf. Suatu saat jika perekonomian Indonesia terus memburuk bisa saja aset ini dijual seperti Indosat," tandas Polem.

Lanjutnya, tanah wakaf Baitul Asyi ini bukan jalan Tol yang dibuat dan kemudian dijual ke Asing. Baitul Asyi juga memiliki pesan mendidik bagi generasi masyarakat Aceh guna menjaga amanah dan berani berkorban harta demi kepentingan dan kejayaan Islam dalam menjaga amanah.

Dikatakannya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih diragukan integritasnya. Karenanya, Forkab berharap kepada masyarakat Aceh beserta ulama dan Pemerintah Aceh bersatu menolak rencana kurang waras tersebut.(bh/sul)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]