Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
2019-01-14 14:58:21

Ferry Batara Manurung Caleg DPR RI Dapil Jabar VI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mengatasi masalah kemacetan yang kerap dikeluhkan warga, Pemkot Depok kembali mengajukan dana hibah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengajuan dana hibah rencananya akan diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok. Kisaran dana yang akan diajukan sebesar Rp 6,5 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto Djorghi mengatakan dana hibah tersebut digunakan untuk memperbaiki sejumlah jalan yang ada di Depok. Antara lain yaitu Jalan Radar Auri dan Jalan Gas Alam.

Menanggapi hal tersebut, Ferry Batara Manurung Caleg DPR RI Dapil Jabar VI menjelaskan pihaknya mendukung atas program yang akan di helat oleh kedua pemerintah daerah ini.

"Ini merupakan program yang patut diacungi jempol. Bagaimanapun jalan yang menghubungkan kedua daerah itu sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Goalnya adalah bagaimana caranya agar ruas jalan ini lancar sehingga memudahkan akses warga" tuturnya, Senin (14/1).

Selain itu, dana hibah tersebut akan dibagi dalam beberapa ruas jalan untuk perbaikan. Misalnya saja untuk Jalan Gas Alam diajukan sekitar Rp 4 Miliar. Sedangkan untuk Jalan Radar Auri Rp 2,5 Miliar.

Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga menambahkan bahwa Kedua jalan itu lokasinya berbatasan antara Depok dengan Jakarta. Sehingga hal itu ada keterkaitan dengan Jakarta pula. "Pointnya adalah perlu ikhtiar bersama setiap stake holder terkait untuk menciptakan kenyamanan dan kelancaran masyarakat beraktifitas dari Kota Depok ke Jakarta ataupun sebaliknya" tutupnya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Anggota DPD RI Sylviana Murni Dukung Anies Terus Tambah Jalur Sepeda
Ambulans Pemprov DKI Jakarta Terbukti Tidak Angkut Batu
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Kemeriahan Jakarta Muharram Festival 2019, Hadirkan Kesetaraan dan Keadilan di Ibukota
Tiga Panggung Besar Siap Ramaikan Jakarta Muharram Festival
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]