Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan
2019-04-17 01:26:29

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Oji/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, saat ini Tim Reformasi DPR RI sedang menyiapkan enam Undang-Undang (UU) baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Dari enam UU itu, empat adalah pecahan dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ia mengatakan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga yang besar, sehingga sudah sepatutnya memiliki aturan sendiri.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, karena masih tergabungnya empat lembaga perwakilan tersebut dalam satu UU, sehingga cara membaca undang-undangnya pun sering tidak clear. Makanya sebaiknya dipisahkan, ada UU MPR, UU DPR, UU DPD, dan UU DPRD. Terlebih lagi di internal DPR RI, independensi Anggota Dewan masih sangat terikat dengan partainya.

"Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen, karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen," ungkap Fahri saat Focus Group Discussion (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, 'Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan’, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Fahri, Anggota DPR RI seharusnya setelah terpilih menjadi Anggota Dewan, maka hubungannya dengan partai politik harus menjadi lebih independen, karena ada suara rakyat pada dirinya. Independensi lembaga perwakilan ini akan dituangkan dalam undang-undang lembaga perwakilan, sehingga tidak saja orangnya tapi kawasannya juga independen.

"Betapa pentingnya DPR ke depan di-bikin merdeka, di-bikin lebih independen. Kami mengundang para ilmuwan untuk membicarakan konsep ini. Kita undang pakar-pakar, kita berikan drafnya, kita kasih gambaran framebesarnya. Inilah desain lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan undang-undang dasar," papar legislator dapil NTB itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]