Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Fahri Hamzah Ragukan Statistik Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
2018-08-08 07:50:33

Fahri Hamzah didampingi (ki-ka) Prof. Rochmin Dahuri, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Saleh Partaonan Daulay dan Gianto, SE.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kesejahteraan yang merata kepada seluruh warga negara menjadi tujuan utama bernegara, bukan hanya sekedar progres angka statistik. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam buku 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera' yang baru diluncurkannya menyampaikan, angka-angka statistik kesejahteraan yang tersaji selama ini tampak seperti fatamorgana. Baginya kesejahteraan adalah rasa yang dialami secara riil oleh warga negara.

"Inti dari buku ini adalah kenapa statistik seperti berbohong kepada kita, kenapa kita merasakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan statistik," ungkap Fahri saat memberikan pemaparan dalam peluncuran bukunya di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8).

Dia memaparkan, dalam dua bulan ini pemerintah menggempur publik dengan dua statistik penting, yang pertama mengumumkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah ada di satu digit. Lalu yang kedua adalah, adanya pertumbukan ekonomi 5,27 persen. "Nah padahal dua-duanya itu tidak menggambarkan apa yang kita rasakan," ujar Fahri.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu juga menyinggung soal Gross Domestic Product(GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yang sudah dikritik lama oleh para pakar sebagai alat untuk berbohong. Menurut Fahri apa yang terdapat dalam GDP tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"GDP mereka ada pada kegiatan ekonomi yang luar biasa masif, indepth, tapi faktanya sungai kita rusak, hutan kita hancur, polusi udara di mana-mana, kualitas kehidupan yang makin rendah," sesal politisi dapil NTB itu.

Dalam kesempatan itu, buku ini dibedah oleh ekonom Fuad Bawazier, Guru Besar Rokhmin Dahuri dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto. Diskusi ini dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Peluncuran ini pun dihadiri oleh berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pun turut memberikan sambutan sebelum diskusi digelar. Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.(eko/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II-2018 Jadi 3%, Tertinggi Sejak Kuartal II-2014
Heri Gunawan: Ekonomi Kuartal II Kian Jauh dari Target
Fahri Hamzah Ragukan Statistik Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan Pajak Terbaru Donald Trump Bisa Pukul Ekonomi Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]