Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
2018-07-19 05:29:29

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.

"Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi rakyat," ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

"Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, real tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani," tegas alumni Universitas Indonesia ini.(eps/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk
Kivlan Zen Batal Dicekal, Fahri Hamzah: Bukti Hukum Kita Diatur Segelintir Orang
Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
Fahri Hamzah: Kebohongan Penguasa Dianggap Kebenaran, Bohong Adalah 'Jujur' Gaya Baru
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]