Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Fahri Hamzah Dukung Penguatan Parlemen Indonesia
2018-12-06 16:17:18

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Fahri Hamzah (tengah memakai baju putih).(Foto: Jayadi/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan bahwa DPR RI harusnya menjadi lembaga yang independen dari semua pengaruh dan intervensi eksekutif. Hal ini penting guna menjaga check and balances dalam negara demokrasi. Namun faktanya, hingga kini DPR RI belum terlalu independen.

"Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Perppu," kata Fahri saat menjadi pembicara di seminar yang bertajuk 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Contoh lain di bidang anggaran, Fahri menuturkan bahwa fungsi budgeting di DPR RI sangat lemah. "Dalam hal budget itu apa lagi. Apa yang terjadi kalau kita bilang fungsi budgeting di DPR ini lemah sekali, karena poroposalnya dari pemerintah dan begitu datang proposal itu fix," imbuh Fahri.

Sehingga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini ia menilai bahwa check and balances tidak berjalan dengan baik. Karena itu independensi legislatif sangat diperlukan. Seminar ini pun menurut Fahri bisa menjadi medium untuk melengkapi roadmap terkait upaya penguatan parlemen di masa mendatang.

"Pertemuan hari ini adalah melengkapi rute dan roadmap. Ada beberapa usulan terakhir, kita memerlukan draf undang-undang untuk melengkapi konsep tadi. Kita ingin kawasan ini perlu di-secure dengan undang-undang. Ada juga usulan supaya kita membentuk melalui RUU etika lembaga perwakilan, tidak hanya memberdayakan DPR pusat, tapi juga DPRD," tandasnya.

Masih dalam seminar ini, legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun juga menjelaskan historyDPR RI yang cukup panjang yang dimulai dengan dibentuknya KNIP hingga sempat memasuki fase demokrais liberal hingga terpimpin, orde lama, orde baru dan reformasi.

Karenanya dari segi perjalanan historis, proses penguatan parlemen adalah hal yang sepatutnya dilakukan. Ironi ketika dalam proses kerja-kerja di DPR RI pun masih terintervensi dari eksekutif. "Seharusnya DPR adalah dunianya sendiri," tegas Fahri.

Turut hadir dalam seminar tersebut pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin, Peneliti UGM Ari Sujito dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk. Turut hadir dalam seminar ini sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen
Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR
DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]