Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Dana Desa
Fahri Hamzah: Rawan Jelang Pemilu, Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Bansos Terbesar Siap Mengalir 'Air Bah'
2019-01-11 04:08:29

Tampak Fahri Hamzah, Sandiaga Uno, Rocky Gerung, Chusnul Mariyah, Neno Warisman saat acara diskusi publik "2019, Adios Jokowi?" dengan Moderator Ramadhan Pohan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan ada persoalan yang harus disoroti oleh tim pasangan Capres dan Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandi, soal yang agak rawan jelang Pemilu serentak, hingga hari pencoblosan pada, Rabu (17/4/2019) mendatang. Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Dana macam-macam yang siap mengalir seperti "air bah", ungkap Fahri saat sesi diskusi publik Diskusi Publik Seknas Prabowo-Sandi dengan tema; "2019, Adios Jokowi?" yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Jl. Cokroaminoto 93 Jakarta pada, Rabu, (9/1).

Soal, Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa ada belanja yang eksesif terhadap program kerakyatan, kita tentu tau maksudnya. Ada sebesar 73 Triliun dana desa yang perlu di'warning ini. Semua pihak berkepentingan, terhadap dana publik. Ada penyiapan dana Desa." ungkap Fahri, yang sering dijuluki sebagai Singa Parlemen Indonesia, Rabu (9/1).

Dirinya sudah tentu tidak ingin kebijakan Dana Desa yang awalnya berasal dari sejak zaman SBY tersebut, UU No 6 tahun 2014. Dana desa, dana publik dari negara yang pertama keluar 20 triliun, 40 triliun. "Lalu kemudian kini lompat jadi Rp.73 triliun, mulai cair pada bulan Januari (2019) ini," kata Fahri.

"Hati-hati, ada 73 ribu desa di seluruh Indonesia, ada dana desa yang besar mengalir, yang kedua itu ada dana Bansos yang terbesar sepanjang sejarah ini juga dikeluarkan menjelang pemilu," jelas Fahri.

Sambungnya, kira kira jumlahnya sekitar Rp.34 triliun, termasuk ada dana BKH, dan lain-lain sebagainya yang akan menyentuh rumah tangga dan orang per-orang. "Ada juga, dana Kelurahan yang kita gak pernah denger itu, ternyata mulai Januari ini ada dana Kelurahan. Lalu kemudian ada dana macam-macam, yang intinya guna mengaktivasi rakyat di tingkat bawah. Ada bahkan bentuk-bentuknya itu Cash," urai Fahri.

Fahri mengatakan bahwa sebagai pimpinan DPR itu menginginkan dan mengingatkan, semua orang berkepentingan juga supaya semua mesti melihat bahwa harus ada pertarungan yang benar.

"Saya mengusulkan kepada bung Sandi dan Pak Prabowo, tim Prabowo-Sandi, umumkan kepada rakyat, bahwa dana / uang itu tersebut tidak ada hubungannya dengan incumbent (Capres Nomor Urut 01). Uang itu adalah uang rakyat, yang anda terima dan mengeluarkan itu tidak ada hubungan dengan incumbent untuk politik, itu adalah uang anda dan hak anda," tegas Fahri, mengingatkan. karena Fahri takut dana tersebut akan menjadi disfusi dalam-dalam.

Proses politik di tingkat bawah, dimana aliran uang yang siap akan mengalir seperti 'air bah' yang puncaknya pada bulan Februari, Maret bahkan pada awal April hingga 17 kita tahu yang berbentuk uang itulah yang membuat Fahri khawatir kalau publik tidak paham itu adalah haknya, tidak ada hubungan dengan politik.

"Siapapun Presidennya adalah haknya. gak ada hubungannya dengan politik, ini harus diumumkan untuk meminimalisir demi kepentingan rakyat. Guna menetralisir pikiran rakyat. Ini agar pemilu jurdil, terbuka dan sesuai dengan keinginan rakyat," pungkasnya menekankan.(bh/mnd)



 
Berita Terkait Dana Desa
 
LSM SPAK Kantongi Beberapa Masalah Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gorut
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]