Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Dana Desa
Fahri Hamzah: Rawan Jelang Pemilu, Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Bansos Terbesar Siap Mengalir 'Air Bah'
2019-01-11 04:08:29

Tampak Fahri Hamzah, Sandiaga Uno, Rocky Gerung, Chusnul Mariyah, Neno Warisman saat acara diskusi publik "2019, Adios Jokowi?" dengan Moderator Ramadhan Pohan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan ada persoalan yang harus disoroti oleh tim pasangan Capres dan Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandi, soal yang agak rawan jelang Pemilu serentak, hingga hari pencoblosan pada, Rabu (17/4/2019) mendatang. Ada Dana Desa, Dana Kelurahan dan Dana macam-macam yang siap mengalir seperti "air bah", ungkap Fahri saat sesi diskusi publik Diskusi Publik Seknas Prabowo-Sandi dengan tema; "2019, Adios Jokowi?" yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Jl. Cokroaminoto 93 Jakarta pada, Rabu, (9/1).

Soal, Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa ada belanja yang eksesif terhadap program kerakyatan, kita tentu tau maksudnya. Ada sebesar 73 Triliun dana desa yang perlu di'warning ini. Semua pihak berkepentingan, terhadap dana publik. Ada penyiapan dana Desa." ungkap Fahri, yang sering dijuluki sebagai Singa Parlemen Indonesia, Rabu (9/1).

Dirinya sudah tentu tidak ingin kebijakan Dana Desa yang awalnya berasal dari sejak zaman SBY tersebut, UU No 6 tahun 2014. Dana desa, dana publik dari negara yang pertama keluar 20 triliun, 40 triliun. "Lalu kemudian kini lompat jadi Rp.73 triliun, mulai cair pada bulan Januari (2019) ini," kata Fahri.

"Hati-hati, ada 73 ribu desa di seluruh Indonesia, ada dana desa yang besar mengalir, yang kedua itu ada dana Bansos yang terbesar sepanjang sejarah ini juga dikeluarkan menjelang pemilu," jelas Fahri.

Sambungnya, kira kira jumlahnya sekitar Rp.34 triliun, termasuk ada dana BKH, dan lain-lain sebagainya yang akan menyentuh rumah tangga dan orang per-orang. "Ada juga, dana Kelurahan yang kita gak pernah denger itu, ternyata mulai Januari ini ada dana Kelurahan. Lalu kemudian ada dana macam-macam, yang intinya guna mengaktivasi rakyat di tingkat bawah. Ada bahkan bentuk-bentuknya itu Cash," urai Fahri.

Fahri mengatakan bahwa sebagai pimpinan DPR itu menginginkan dan mengingatkan, semua orang berkepentingan juga supaya semua mesti melihat bahwa harus ada pertarungan yang benar.

"Saya mengusulkan kepada bung Sandi dan Pak Prabowo, tim Prabowo-Sandi, umumkan kepada rakyat, bahwa dana / uang itu tersebut tidak ada hubungannya dengan incumbent (Capres Nomor Urut 01). Uang itu adalah uang rakyat, yang anda terima dan mengeluarkan itu tidak ada hubungan dengan incumbent untuk politik, itu adalah uang anda dan hak anda," tegas Fahri, mengingatkan. karena Fahri takut dana tersebut akan menjadi disfusi dalam-dalam.

Proses politik di tingkat bawah, dimana aliran uang yang siap akan mengalir seperti 'air bah' yang puncaknya pada bulan Februari, Maret bahkan pada awal April hingga 17 kita tahu yang berbentuk uang itulah yang membuat Fahri khawatir kalau publik tidak paham itu adalah haknya, tidak ada hubungan dengan politik.

"Siapapun Presidennya adalah haknya. gak ada hubungannya dengan politik, ini harus diumumkan untuk meminimalisir demi kepentingan rakyat. Guna menetralisir pikiran rakyat. Ini agar pemilu jurdil, terbuka dan sesuai dengan keinginan rakyat," pungkasnya menekankan.(bh/mnd)



 
Berita Terkait Dana Desa
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
 
Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
UMS Jadi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Versi 4icu
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Kapolda Wahyu Widada Silahturahmi di Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]