Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPJS
Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
2018-08-01 16:45:50

Ilustrasi. Demonstration at Makassar: Anggaran BPJS Defisit Jangan Buat Rakyat Menjerit.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapan keuangan BPJS Kesehatan membaik? Itulah pertanyaan pertama yang tercetus dalam kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7) lalu.

Defisit keuangan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai yang dihadapi BPJS Kesehatan. Ledakan peserta yang dulunya 16 juta peserta menjadi 199 juta peserta, menjadikan lonjakan tagihan yang sangat tinggi. Hal itu yang ditengarai mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.

Guna menggali masalah defisit yang hampir mencapai Rp10 triliun selama empat BPJS Kesehatan tahun beroperasi, Fahri melakukan rapat dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan R. Maya Amiarny Rusady. Pertemuan itu juga membahas implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang Pelayanan Kesehatan. Aturan baru berisi tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi turut dibahas.

"BPJS Kesehatan ini merupakan sistem jaminan sosial yang sifatnya nasional. Negara mencoba penjaminan kesehatan secara lebih luas, dahulu yang PNS di Askes dan yang militer ada di Asabri, lalu diintegrasikan menjadi jaminan nasional dan ini baru berjalan sekitar empat tahun. Sehingga Askes harus merubah ikhtiarnya yang dulu hanya untuk PNS dan keluarganya," tutur Fahri.

Fahri juga mendorong pemerintah untuk menginvestasikan dana demi kemandirian BPJS Kesehatan dan bisa mengatur keuangannya sendiri, atau BPJS Kesehatan diperbolehkan sekuritisasi terhadap asetnya, sehingga bisa menjadi jaminan untuk mekanisme perbankan. Namun itu semua tidak bisa dilakukan, karena BPJS Kesehata hanya badan, bukan BUMN.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu juga meminta penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan terkait masalah defisit yang mencapai hampir Rp10 triliun tersebut. Dirinya berharap memperoleh penjelasan secara rinci persoalan yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan selama empat tahun beroperasi.

Fahri mengibaratkan BPJS seperti daging dalam sandwich. Di bawahnya ada tuntutan rakyat yang sangat besar, dan diantara sebabnya karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik, juga karena politisi-politisi yang memberi harapan besar kepada rakyat, sehingga terjadilah permintaan yang membludak dari yang sangat limitatif ke yang begitu besar.

"Padahal faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah, sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN juga untuk menyelesaikan masalah BPJS. Maka terjadi tekanan di tengah ini," tutur politisi dapil NTB itu.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan R. Maya Amiarny Rusady Maya Amiarny merasa tersanjung dan siap menjabarkan permasalahan maupun program dari BPJS Kesehatan. Mulai dari persoalan defisit hingga polemik aturan baru BPJS Kesehatan di masyakarat.

Dalam kesempatan tersebut Maya juga mengenalkan JKN Mobile dihadapan Fahri beserta rombongan. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk memudahkan para pengguna BPJS. Diharapkan dengan adanya JKN Mobile tersebut, dapat memantau tagihan iuran BPJS, serta memudahkan peserta karena tidak harus membawa Kartu BPJS kemana-mana. (rh/sf)



Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan
Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]