Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
DPR RI
Fahri Hamzah: DPR Punya 'Hak Ganggu'
2018-10-09 07:47:31

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah saat memeberikan kata sambutan saat acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tema "Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik".(Foto: Andrti/Rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengatakan, selain ada tiga hak yakni angket, interpelasi dan budget yang diamanatkan dalam UUD dan konstitusi, ada pula hak yang kerap digunakan oleh para Anggota DPR RI, yakni "Hak Ganggu".

Hal itu ditegaskan Fahri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tema "Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik" di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

"Jadi kalau pemerintah macam-macam, ya diganggu. Ada saja jalan bagi Anggota DPR untuk menggunakan hak ini. Inilah yang membuat DPR relatif agak bargain (memiliki posisi tawar agar tinggi)," tegas Fahri dihadapan sejumlah narasumber dan ratusan peserta seminar nasional ini.

DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, lanjut Fahri, mencoba memperkuat keberadaannya. Jika membaca pandangan International Parliamentry Union (IPU) tentang bagaimana parlemen modern itu, paling tidak ada lima upaya untuk melakukan itu.

Pertama, setiap Anggota DPR RI itu harus mengakar, artinya dipilih oleh rakyat yang berdulat dan merdeka. Oleh karena itu, DPR RI menambah pasal-pasal tentang Hak Representasi dimana seorang wakil rakyat harus dekat dengan rakyatnya, sebagai akibat dia dipilih oleh rakyat yang berdaulat.

Kedua, pruralistik representatif. Di Indonesia, anggota DPR nya sudah mewakili semua struktur suku, agama, golongan dan sebagainya. "Itu yang membuatnya modern," imbuh Fahri. Ketiga, ada sistem pendukung. Diamandemen Undang-Undang MD3, DPR RI terus memperkuat sistem pendukungnya itu.

"Makanya, kalau melihat yang ada sekarang ini, selain ada Sekretariat Jenderal, juga ditambah dengan Badan Keahlian DPR RI. Bahkan, di kop suratnya pun ditulis Setjen dan BK DPR RI," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Ditambahkan Fahri, Badan Keahlian DPR RI berperan sebagai pendukung intelektual, mengingat lembaga DPR RI adalah lembaga pemikir. Sebab, untuk menuju parlemen modern, tidak boleh lembaga pendukungnya hanya birokrat, tapi harus ada pemikir-pemikir intelektual yang mampu bekerja dan memikirkan bangsa dan negara ini.

"DPR itu harus mempunyai 'dapur' pemikiran yang besar, sehingga siapa pun politisi yang datang, wakil dari pedagang cabai, wakil dari petani kacang atau apapun yang dipilih oleh rakyat, bukan karena dia pintar, tetapi karena mengakar. Masuk ke DPR ini menjadi orang pintar. Nah ini berkat adanya Badan Keahlian DPR RI. Harusnya di daerah-daerah juga begitu," tutup Fahri.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar nasional ini diantaranya Pimpinan MKD DPR RI, Prof. Jimly Ashiddiqie, Prof. Bagir Manan, perwakilan IKAHI, perwakilan OMBUDSMAN RI, Dr. Indra Perwira, Pimpinan Dewan Etik MK, Pimpinan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI, Komisi Kode Etik Polri, dan Komisi Kejaksaan RI, Kode Etik KPK dan Pimpinan Komisi Yudisial (KY).

Seminar nasional juga dihadiri oleh para undangan dari lintas Kementerian dan Lembaga, para akademisi, masyarakat umum juga Badan Kehormatan DPRD Kota dan Kabupaten se-Indonesia, yang kurang lebih berjumlah 750 undangan. Seminar nasional MKD saat ini merupakan penyelenggaraan untuk tahun ketiga.(ndy/sf/DPR?bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Fahri Hamzah: DPR Punya 'Hak Ganggu'
Daulat Rakyat Ada pada DPR
DPR Beri Kesempatan Rakyat Sampaikan Kritik
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat
Sekjen DPR Tekad Bangun Tradisi Intelektual di Kompleks Parlemen
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]