Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
2018-01-12 08:57:38

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, reformasi dan runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak awal dari hidupnya nyawa demokrasi yang susungguhnya di Indonesia.

"Runtuhnya Orde Baru adalah suatu patok bagi kita untuk menilai kualitas demokrasi kita selanjutnya," kata Fahri dalam diskusi bertema 'Jawa Adalah Kunci: Berebut Kekuasaan di Tanah Jawa' di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut penilaian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pasca 20 tahun reformasi ini demokrasi Indonesia kian bertumbuh.

Lantas Fahri menyebutkan tiga hal penting yang sudah terbangun sehingga Indonesia mendapat predikat negara demokrasi terbesar di dunia.

"Tiga sisi dari sistem demokrasi yang kita bangun ada konstitusi, institusi dan kultur dari demokrasi itu sendiri. Jadi ibaratkan rumah, maka demokrasi kita sudah lengkap semua," jelasnya.

Sayangnya untuk kultur, lanjut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) itu, budaya demokrasi yang dicerminkan oleh partai politik masih belum baik, utamanya dalam pelaksanaan kontes politik.

"Misalkan dalam pilkada apakah kualitas parpol kita sudah meningkat, karena politik ini kan penuh hal yang tidak terduga dan drama," tutup anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Demokrasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]