Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KPK
Fadli Zon Sebut Pembentukan Dewan Pengawas KPK Kontroversial
2019-09-06 06:15:41

Ilustrasi. Wakil ketua DPR Fadli Zon.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan rencana pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) seperti yang tercantum dalam salah satu poin draf Revisi UU KPK tergolong kontroversial. Pembentukan dewan pengawas selalu menuai pro dan kontra.

"Kalau dewan pengawas itu ada yang pro dan kontra," kata Fadli di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, (5/9).

Menurut Fadli Dewan Pengawas sebaiknya dibentuk untuk mengawasi kinerja para pegawai KPK saja, bukan untuk memberikan izin penyadapan. Karena bagi Fadli, KPK berwenang melakukan penyadapan bagi orang-orang yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi.

"Saya tidak tahu mekanisme (izin penyadapan dalam revisi) nya seperti apa. Saya kira memang tidak harus melalui dewan pengawas. Misalnya ada pendalaman, kalau ada indikasi bisa saja dilakukan. Dewan pengawas itu mungkin seharusnya diterapkan sebagai pengawas terhadap kinerja pelaksana saja di KPK," katanya.

Fadli tidak setuju apabila revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bertujuan untuk melemahkan lembaga tersebut. Sejak lama menurut Fadli, Gerindra menolak pembahasan revisi bila terindikasi melemahkan KPK. Pada 2016 lalu Gerindra sendirian menolak revisi UU KPK.

"Engga boleh ada pelemahan KPK, kita ingin tetap (KPK) eksis dan kuat, kalau ada sebuah koreksi, ini bukan sesuatu yang diharamkan,"katanya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, pada kamis,(5/9/2019). Dalam draf revisi UU KPK yang cenderung senyap ini, terdapat enam poin revisi.

Pertama terkait kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.

Pegawai KPK nantinya akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3.(tribunnews/bh/sya)


 
Berita Terkait KPK
 
Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
 
Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
 
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan
 
Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
 
Ketika KPK Sudah Jinak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pesan WNI Yang Ada di Kapal Diamond Princess untuk Jokowi: Kami Juga Indonesia, Pak Presiden
Virus Corona: Industri Penerbangan Internasional Merugi Rp 415 Triliun, Kerugian Terbesar Sejak Satu Dekade Terakhir
Penembakan Massal di Jerman: 'Kami Takut akan Keselamatan Kami. Di Mana Perlindungan" Kata Aktivis Anti-Rasisme
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]