Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Ahmad Dhani
Fadli Zon Cek Prosedur Penahanan Ahmad Dhani
2019-02-06 19:23:18

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto: Jaka/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan didampingi Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengecek langsung prosedur penahanan yang diterima musisi Ahmad Dhani di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Fadli juga ingin memastikan penahanan Ahmad Dhani sudah sesuai dengan standar. Kunjungan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus menjalankan fungsi pengawasan serta check and balance.

"Seseorang bisa dilakukan penahanan syaratnya harus ada penetapan hakim. Sementara di dalam kasus saudara Ahmad Dhani, tidak ada penetapan hakim, melainkan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Tentu menjadi catatan bagi kami, apakah dalam perkara lain yang serupa dengan kasus ini terjadi juga atau tidak," kata Fadli saat berkunjung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Cempaka Putih, Jakarta, Senin (4/2).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan, kunjungan ini tidak bermaksud untuk mengintervensi hukum yang berjalan. Tujuan kunjungan ini adalah menanyakan prosedur dan bukan soal materi perkara. Para ahli hukum mengatakan biasanya harus ada penetapan hakim, dan itu berbeda dengan keputusan pengadilan. Penetapan hakim berbeda dengan keputusan pengadilan, dan ini terjadi pada kasus Dhani.

Apalagi menurut Fadli, Dhani telah mengajukan banding atas vonis bersalah hakim dalam perkara ujaran kebencian itu. Sehingga, Dhani tidak perlu ditahan karena kasusnya belum berkekuatan hukum tetap. "Menurut KUHP tidak boleh penahanan tanpa penetapan. Kami belum melihat dan kami mau tanya apa ada penetapan dari pengadilan untuk menahan saudara Ahmad Dhani. Karena surat yang ada hanya dari kejaksaan," tutur legislator Partai Gerindra itu.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i, pada kesempatan yang sama mengatakan, setelah hakim atau pengadilan membuat putusan, mereka tidak mempunyai kewenangan apapun. "Jadi kalau ingin membuat penetapan penahanan, itu harus dilakukan sebelum mengambil keputusan dan penetapan penahanan itu juga harus berdasarkan usulan dari Jaksa. Sedangkan dalam kasus saudara Ahmad Dhani, tidak ada usulan dari Jaksa, maka tidak ada penetapan sebelum keputusan," jelasnya.

Legislator Partai Gerindra yang akrab disapa Romo ini menambahkan, setelah keputusan tidak boleh lagi ada penetapan penahanan, sehingga putusan terhadap Ahmad tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkracht.

Terkait hal itu, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Daming Sunusi mengatakan, dasar penahanan Dhani oleh Jaksa sudah sesuai dengan amar putusan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Menurutnya, Dhani sudah mengajukan banding yang membuat putusan tersebut belum inkracht. Namun, amar putusan terkait penahanannya tersebut sudah bisa dieksekusi oleh Jaksa. "Khusus untuk perintah penahanan boleh dieksekusi," tegas Sunusi.

Diketahui, Ahmad Dhani sebelumnya divonis hukuman penjara selama satu tahun enam bulan atas kasus ujaran kebencian oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang.(pp/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Ahmad Dhani
Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Idiot di Surabaya
Ahmad Dhani: Surat Kepada Jenderal Ryamizard Ryacudu, Melaporkan 'Situasi Politik'
Fahri Hamzah Bela Ahmad Dhani dengan Kritik: Penahanan Sarat Politik dan Diskriminatif
Fadli Zon Cek Prosedur Penahanan Ahmad Dhani
Prabowo: Kita akan Lakukan Upaya Hukum dan Kawal Kasus Ahmad Dhani
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Citra Kirana Merasa Lebih Tenang Setelah Berhijab
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]