Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Pertanian
Fadli Zon Berharap Pemerintah Fokus Pada Sektor Pertanian
2018-07-07 13:04:01

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra) beraudiensi dengan petani, nelayan dan peternak ikan hias dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di ruang Abdul Muis.(Foto: Naefurodji/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap pemerintah fokus pada sektor pertanian. Pasalnya di sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima lebih dari seratus lima puluh petani, nelayan dan peternak ikan hias dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/7).

"Setelah mendengar aduan dan aspirasi dari petani, peternak, dan nelayan Kabupaten Bogor, permasalahan mendasar mereka satu, yakni masalah permodalan. Mereka kekurangan modal, padahal demand atau permintaan pasar cukup tinggi. Ini sebenarnya masalah klise yang hingga saat ini belum ada solusinya. Inilah saatnya pemerintah untuk lebih fokus pada sektor pertanian. Pasalnya, sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbanyak," jelas Fadli.

Maka, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, jika ingin menyejahterakan masyarakat, maka sejahterakan saja petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Tidak hanya itu, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3700 per kilogramnya untuk gabah kering panen. Hal ini menyebabkan sektor pertanian ini menjadi liberal. Pasalnya harga sebesar itu sangat memberatkan petani.

"Menurut saya, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan HPP, namun kembali kepada aturan lama dimana ada dua harga, yakni harga dasar untuk menyejahterakan petani. Dan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Konon hal itu yang dianggap oleh IMF sebagai campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Tapi hal itu semata untuk melindungi petani dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pertanian
Fadli Zon Berharap Pemerintah Fokus Pada Sektor Pertanian
Babinsa Jadi Penyuluh, Sarjana Pertanian Terancam Menganggur
Tinjau Ulang Penugasan Babinsa Sebagai Penyuluh Pertanian
Ekspansi Masif Lahan Pertanian, Ancam Keragaman Hayati Negara-Negara Tropis
Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Diduga Ada Kerugian Negara, KPK Dalami Kasus Tuan Guru Bajang (TGB)
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]