Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
IMF
Fadli Zon: Pertemuan IMF dan World Bank di Bali Tidak Penting
2018-09-29 08:17:39

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon dalam diskusi yang digelar di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI.(Foto: Jaka/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. Pertemuan tersebut dipandangnya tidak penting bagi Indonesia yang memfasilitasinya sebagai tuan rumah, karena sangat tidak menguntungkan.

"Pembangunan model IMF dan WB adalah kapitalisme, model yang saya kira selalu merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan kapital. Pendekatan yang selalu dilakukan pemerintah kita adalah takluk pada kepentingan IMF dan WB. Ini aneh, seakan-akan kita akan mendapat keuntungan besar dari perhelatan itu," tegas Fadli kepada pers usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Pembangunan untuk Kepentingan Rakyat VS Pembangunan Neoliberal Model IMF dan WB, Jumat (28/9).

Diskusi yang digelar di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018), itu menghadirkan pula ekonom Ichsanudin Noorsy, Iqbal Said (KSPI), dan para pemimpin organisasi gerakan sipil lainnya. Fadli mengungkap, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Annual Meeting IMF dan WB di Bali, lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah mengeluarkan dari pos APBN Rp850 miliar, BI dan instansi lain juga ikut menyumbang.

"Ini mubazir dan tidak penting. Jumlah anggarannya besar. Kalau dialihkan ke korban gempa itu jauh lebih bermanfaat. Hasil pertemuan itu pun tidak ada apa-apanya. Lihat saja nanti hasilnya," tandas Fadli lebih lanjut. Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia pernah berutang kepada IMF untuk menerapi krisis moneter waktu itu. Tapi, hasilnya rakyat kian dibuat sengsara dan miskin. Dan Indonesia mestinya tak boleh berutang lagi pada IMF atau WB.

Fadli kemudian mengingat kembali ketika Presiden Joko Widodo berpidato di JHCC Jakarta pada perhelatan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015. Waktu itu, Jokowi mengkritik keras PBB, WB, dan IMF sebagai sumber ketidakadilan dunia. Tapi, ironisnya pemerintah hari ini malah mengajukan proposal kepada IMF untuk berutang. Padahal, kebijakan IMF sangat neoliberal dan bertentangan dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Tahun 2015 saya masih ingat di JHCC, pidato Presiden Jokowi waktu Konferensi Asia-Afrika yang isinya mengkritik IMF, WB, dan PBB. Saya terus terang waktu itu tepuk tangan keras. Tapi, saya tidak tahu apakah dia mengerti dengan isi pidatonya. Tapi, kenyataannya cuma sekali itu. Setelah itu, sampai hari ini kebijakan-kebijakannya masih sangat neoliberal dan bahkan membuat IMF dan WB seperti raja," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sekali lagi, Fadli mengingatkan, kebijakan IMF dan WB pasti menguntungkan kaum pemodal besar. Dua Lembaga keuangan dunia ini juga selalu mempromosikan globalisasi. Globalisasi di satu sisi bagus, di sisi lain hanya menguntungkan yang kuat. Yang lemah kian terpuruk. Sementara yang menang adalah mereka yang kuat.

"Menganggap IMF sebagai organisasi penting adalah ketinggalan zaman. Semua negara yang terlibat dengan IMF pasti jatuh, sengsara, dan miskin," tambahnya. Bahkan, di belahan dunia telah menyuarakan agar IMF dibubarkan saja. Kehadirannya di suatu negara, bukan untuk membantu tapi malah menghancurkan.(mh/mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait IMF
SBY Harapkan Rakyat Rasakan Manfaat 'IMF - World Bank Annual Meeting' di Bali
Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron
Akan Jumpa Pers, Prabowo Minta Pertemuan IMF-World Bank Ditunda
Anggaran Pertemuan IMF-WB Lebih dari Rp 1,1 Triliun Sebaiknya untuk Bencana Alam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]