Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
IMF
Fadli Zon: Pertemuan IMF dan World Bank di Bali Tidak Penting
2018-09-29 08:17:39

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon dalam diskusi yang digelar di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI.(Foto: Jaka/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. Pertemuan tersebut dipandangnya tidak penting bagi Indonesia yang memfasilitasinya sebagai tuan rumah, karena sangat tidak menguntungkan.

"Pembangunan model IMF dan WB adalah kapitalisme, model yang saya kira selalu merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan kapital. Pendekatan yang selalu dilakukan pemerintah kita adalah takluk pada kepentingan IMF dan WB. Ini aneh, seakan-akan kita akan mendapat keuntungan besar dari perhelatan itu," tegas Fadli kepada pers usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Pembangunan untuk Kepentingan Rakyat VS Pembangunan Neoliberal Model IMF dan WB, Jumat (28/9).

Diskusi yang digelar di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018), itu menghadirkan pula ekonom Ichsanudin Noorsy, Iqbal Said (KSPI), dan para pemimpin organisasi gerakan sipil lainnya. Fadli mengungkap, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Annual Meeting IMF dan WB di Bali, lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah mengeluarkan dari pos APBN Rp850 miliar, BI dan instansi lain juga ikut menyumbang.

"Ini mubazir dan tidak penting. Jumlah anggarannya besar. Kalau dialihkan ke korban gempa itu jauh lebih bermanfaat. Hasil pertemuan itu pun tidak ada apa-apanya. Lihat saja nanti hasilnya," tandas Fadli lebih lanjut. Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia pernah berutang kepada IMF untuk menerapi krisis moneter waktu itu. Tapi, hasilnya rakyat kian dibuat sengsara dan miskin. Dan Indonesia mestinya tak boleh berutang lagi pada IMF atau WB.

Fadli kemudian mengingat kembali ketika Presiden Joko Widodo berpidato di JHCC Jakarta pada perhelatan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015. Waktu itu, Jokowi mengkritik keras PBB, WB, dan IMF sebagai sumber ketidakadilan dunia. Tapi, ironisnya pemerintah hari ini malah mengajukan proposal kepada IMF untuk berutang. Padahal, kebijakan IMF sangat neoliberal dan bertentangan dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Tahun 2015 saya masih ingat di JHCC, pidato Presiden Jokowi waktu Konferensi Asia-Afrika yang isinya mengkritik IMF, WB, dan PBB. Saya terus terang waktu itu tepuk tangan keras. Tapi, saya tidak tahu apakah dia mengerti dengan isi pidatonya. Tapi, kenyataannya cuma sekali itu. Setelah itu, sampai hari ini kebijakan-kebijakannya masih sangat neoliberal dan bahkan membuat IMF dan WB seperti raja," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sekali lagi, Fadli mengingatkan, kebijakan IMF dan WB pasti menguntungkan kaum pemodal besar. Dua Lembaga keuangan dunia ini juga selalu mempromosikan globalisasi. Globalisasi di satu sisi bagus, di sisi lain hanya menguntungkan yang kuat. Yang lemah kian terpuruk. Sementara yang menang adalah mereka yang kuat.

"Menganggap IMF sebagai organisasi penting adalah ketinggalan zaman. Semua negara yang terlibat dengan IMF pasti jatuh, sengsara, dan miskin," tambahnya. Bahkan, di belahan dunia telah menyuarakan agar IMF dibubarkan saja. Kehadirannya di suatu negara, bukan untuk membantu tapi malah menghancurkan.(mh/mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait IMF
SBY Harapkan Rakyat Rasakan Manfaat 'IMF - World Bank Annual Meeting' di Bali
Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron
Akan Jumpa Pers, Prabowo Minta Pertemuan IMF-World Bank Ditunda
Anggaran Pertemuan IMF-WB Lebih dari Rp 1,1 Triliun Sebaiknya untuk Bencana Alam
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]