Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
2018-05-09 20:45:30

Tampak alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumut.(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Forum Pemerhati Pilkada Sumatera Utara (FPP Sumut ) mempertanyakan alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumut mengapa hanya pasangan Djarot - Sihar yang ada photonya sementara pasangan Edy - Musa tidak ada photonya. Hal demikian dipandang sebagai tindakan tidak fair, tidak adil dan menunjukan keberpihakan penyelenggara kepada salah satu pasangan.

Demikian disampaikan Ilham Siregar Koordinator FPP Sumut saat memyampaikam temuan timnya di lapangan kepada para wartawan di Medan, Rabu (9/5).

FPP Sumut meminta pihak penyelenggara dan pengawas pemilu untuk meneliti persoalan tersebut. Jika pemasangan itu secara sengaja dilakukan oleh KPU Sumut tanpa koordinasi dengan pihak tim kampanye nomor urut 1, maka KPU Sumut bisa digugat ke DKPP dan minta diberhentikan dengan tidak hormat.

"Apapun yang kini kita temukan di lapangan jelas merupakan kelalaian. Silakan Anda lihat, ada dua gambar dipasang berdampingan, yang satu hanya bergambar nomor saja, sementara satunya ada photo pasangan. Anak kecil saja tahu itu tidak fair, seharusnya tim sosialisasi mengkajinya," ujarnya.

FPP Sumut meminta KPU menghentikan pemasangan APK yang hanya menguntungkan satu pihak saja tersebut. FPP meminta KPU Sumut untuk menarik APK tersebut dan menggantinya dengan materi sosialisasi yang adil, seimbang, mendidik dengan tujuan mengenalkan semua pasangan calon.

"Kalau penyelenggara mau partisipasi di pilgubsu meningkat, kerjalah yang benar dan profesional," pungkasnya.(bh/as)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]