Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
2018-05-09 20:45:30

Tampak alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumut.(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Forum Pemerhati Pilkada Sumatera Utara (FPP Sumut ) mempertanyakan alat peraga kampanye yang dipasang KPU Sumut mengapa hanya pasangan Djarot - Sihar yang ada photonya sementara pasangan Edy - Musa tidak ada photonya. Hal demikian dipandang sebagai tindakan tidak fair, tidak adil dan menunjukan keberpihakan penyelenggara kepada salah satu pasangan.

Demikian disampaikan Ilham Siregar Koordinator FPP Sumut saat memyampaikam temuan timnya di lapangan kepada para wartawan di Medan, Rabu (9/5).

FPP Sumut meminta pihak penyelenggara dan pengawas pemilu untuk meneliti persoalan tersebut. Jika pemasangan itu secara sengaja dilakukan oleh KPU Sumut tanpa koordinasi dengan pihak tim kampanye nomor urut 1, maka KPU Sumut bisa digugat ke DKPP dan minta diberhentikan dengan tidak hormat.

"Apapun yang kini kita temukan di lapangan jelas merupakan kelalaian. Silakan Anda lihat, ada dua gambar dipasang berdampingan, yang satu hanya bergambar nomor saja, sementara satunya ada photo pasangan. Anak kecil saja tahu itu tidak fair, seharusnya tim sosialisasi mengkajinya," ujarnya.

FPP Sumut meminta KPU menghentikan pemasangan APK yang hanya menguntungkan satu pihak saja tersebut. FPP meminta KPU Sumut untuk menarik APK tersebut dan menggantinya dengan materi sosialisasi yang adil, seimbang, mendidik dengan tujuan mengenalkan semua pasangan calon.

"Kalau penyelenggara mau partisipasi di pilgubsu meningkat, kerjalah yang benar dan profesional," pungkasnya.(bh/as)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Pasal Pengujian
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]