Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PKS
FPKS Pastikan Tolak Kenaikan BBM
Friday 30 Mar 2012 13:53:24

FPPP DPR pun berencana untuk mengambil sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna siang ini (Foto: Dpr.go.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Golkar )FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memastikan diri untuk tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, FPKS memastikannya dengan menggelar rapat pleno fraksi untuk melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh anggotanya satu suara dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Jumat (30/3) ini.

Hasilnya, Fraksi PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami berkeyakinan pemerintah tak perlu menaikan harga BBM. Sikap kami ini akan ditunjukkan pada saat voting di rapat paripurna nanti, kata Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal kepada wartawan, usai rapat pleno fraksi.

Menurut dia, fraksinya meyakini bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi. "Kami yakin pemerintah amat memahami dan menyadari kondisi nyata kehidupan masyarakat. Pemerintah jangan mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," imbuh Mustafa.

Sementara itu, Ketua FPPP DPR PPP Hasrul Azwar memastikan sikap fraksinya akan sama dengan dua fraksi lainnya, yakni FPG dan FPKS. Menurutnya, FPPP akan ikut menolak penaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini diambil, setelah rapat pleno di ruangan FPPP. Sikap tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR nanti.

"PPP meyakini pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda kenaikan harga BBM sampai kondisi real masyarakat telah siap," jelas dia.

Seperti diketahui. DPR akan mengambil keputusan terkait dua opsi besaran subsidi energi yang nantinya berimplikasi pada keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak harga BBM bersubsidi per 1 April nanti. Rapat paripurna akan membahas dua opsi yang disertai pengambilan keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Dua opsi yang akan ditawarkan Banggar DPR dalam rapat paripurna, yakni opsi pertama subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun. Sedangkan opsi kedua yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Jika opsi pertama yang dipilih, maka penaikan harga BBM akan disetujui. Alasannya, subsidi BBM dipangkas menjadi Rp137 triliun. Namun jika opsi kedua yang dipilih maka penaikan harga BBM dibatalkan, karena subsidi BBM sebesar Rp178 triliun.(inc/rob)


 
Berita Terkait PKS
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]