Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
HAM
FPAU Pertanyakan KKR dalam Mengusut Pelanggaran HAM di Aceh
2018-05-03 00:15:53

Ilustrasi.(Foto: twitter)
ACEH, Berita HUKUM - Forum Pemuda Aceh Utara (FPAU) mempertanyakan sudah sejauh mana kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa konflik di Aceh.

Demikian disampaikan Ketua FPAU, Muspendi AR, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (2/5).

Muspendi menyebut, selama terbentuknya KKR Aceh, belum terlihat aksi mereka di lapangan untuk mengungkap seluruh pelanggaran berat di Aceh, seperti pada kasus tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA), Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, pada 19 tahun silam.

"19 tahun sudah peristiwa simpang KKA berlalu. Namun sampai hari ini kami belum melihat aksi mereka (KKR) dalam memperjuangkan nasib para keluarga korban simpang KKA," kata Muspendi.

Dalam hal ini, bila KKR itu tidak memberikan realisasi di lapangan, sama saja pemerintah menghamburkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar gaji, operasional dan kebutuhan lainnya.

Forum Pemuda Aceh Utara mengharapkan DPRA harus aktif mengawal jalannya KKR supaya tidak jalan di tempat. DPRA juga harus memanggil mereka untuk mempertanyakan sejauh mana yang sudah dilakukan.

"Jika hanya jalan di tempat maka lebih baik diberikan peringatan, dan bila juga tidak berjalan maka digantikan saja kepengurusannya. Jangan sampai mereka hanya mengahabiskan dana dari pemerintah tapi hasilnya tidak ada," pungkas Ketua FPAU.

Perlu diketahui, peristiwa Simpang KKA merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi ketika masa konflik Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh mencatat sedikitnya 46 warga sipil tewas, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. Tujuh dari korban tewas diantaranya adalah anak-anak.(bh/sul)

Share : |

 
Berita Terkait HAM
Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Konsepsi untuk Presiden RI 2019-2023: Membangun Indonesia Berbasis HAM
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Moeldoko: Penegakkan Hukum dan HAM Alami Progress
DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]