Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Dewan Pers
Eks Menko Polhukam Tedjo Edhy: Dewan Pers Jangan Lari
2018-07-07 07:02:07

Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno saat memberikan sambutan pada acara pertemuan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Polhukam Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengaku prihatin atas maraknya kriminalisasi pers di berbagai daerah yang yang salah satunya berujung kematian seorang wartawan (almarhum Muhammad Yusuf) dalam tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Aksi demontrasi damai yang dilakukan ratusan wartawan di kantor Dewan Pers sebagai respon atas kematian wartawan dan beberbagai kriminalisasi lainnya, menurut Tedjo Edhy, seharusnya dijawab oleh Dewan Pers. Ditambahkan pula, kasus wartawan yang ditangkap di Sidoarjo dan kematian wartawan di Kalimantan Selatan akibat pemberitaan, harusnya diberi penjelasan.

"Tapi Dewan Pers kok malah lari, ada apa? Makanya kita harus bersatu untuk melawan itu," tegas Tedjo Edhy, saat didaulat berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7) sore. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga mengingatkan kepada wartawan agar tidak takut dikriminalisasi.

Tedjo merupakan Penasehat Persatuan Wartawan Online sejak tahun 2015 lalu ini mengajak wartawan bersatu menyuarakan yang benar. "Wartawan harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan ini purnawirawan Jendral berbintang empat ini juga mengaku pernah menjadi korban pemberitaan saat masih menjabat Menkopolhukam, namun dirinya tidak menggunakan kekuasaan untuk melaporkan wartawannya. Tedjo juga menyorot kinerja media mainstream yang sudah bermain politik. Menurutnya, pemberitaan di media-media mainstream itu seolah di Indonesia ini tidak ada hal yang tidak baik. "Ada pemutar-balikan fakta yang terjadi di media mainstream. Masyarakat seharusnya jangan dibodoh-bodohi," ungkapnya.(hm/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Dewan Pers
Dewan Pers Digugat, Saksi Buktikan Kerugian Materil Kebijakan Dewan Pers
Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Menkominfo Janji Bawa Masalah Pers Indonesia ke Presiden Jokowi
Sekber Pers: Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers
DPD RI Jadwalkan RDP terkait Evaluasi Kinerja Dewan Pers
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Geledah Ruangan Dinas PUPR Buntok, Tim Jaksa Sita Satu Kardus Dokumen
Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
Kapolri: HUT Ke-73 Brimob Polri Digelar Sederhana karena Bangsa Indonesia Berduka
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]