Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Dewan Pers
Eks Menko Polhukam Tedjo Edhy: Dewan Pers Jangan Lari
2018-07-07 07:02:07

Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno saat memberikan sambutan pada acara pertemuan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Polhukam Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengaku prihatin atas maraknya kriminalisasi pers di berbagai daerah yang yang salah satunya berujung kematian seorang wartawan (almarhum Muhammad Yusuf) dalam tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Aksi demontrasi damai yang dilakukan ratusan wartawan di kantor Dewan Pers sebagai respon atas kematian wartawan dan beberbagai kriminalisasi lainnya, menurut Tedjo Edhy, seharusnya dijawab oleh Dewan Pers. Ditambahkan pula, kasus wartawan yang ditangkap di Sidoarjo dan kematian wartawan di Kalimantan Selatan akibat pemberitaan, harusnya diberi penjelasan.

"Tapi Dewan Pers kok malah lari, ada apa? Makanya kita harus bersatu untuk melawan itu," tegas Tedjo Edhy, saat didaulat berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7) sore. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga mengingatkan kepada wartawan agar tidak takut dikriminalisasi.

Tedjo merupakan Penasehat Persatuan Wartawan Online sejak tahun 2015 lalu ini mengajak wartawan bersatu menyuarakan yang benar. "Wartawan harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan ini purnawirawan Jendral berbintang empat ini juga mengaku pernah menjadi korban pemberitaan saat masih menjabat Menkopolhukam, namun dirinya tidak menggunakan kekuasaan untuk melaporkan wartawannya. Tedjo juga menyorot kinerja media mainstream yang sudah bermain politik. Menurutnya, pemberitaan di media-media mainstream itu seolah di Indonesia ini tidak ada hal yang tidak baik. "Ada pemutar-balikan fakta yang terjadi di media mainstream. Masyarakat seharusnya jangan dibodoh-bodohi," ungkapnya.(hm/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Dewan Pers
Sekber Pers: Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers
DPD RI Jadwalkan RDP terkait Evaluasi Kinerja Dewan Pers
Komite I DPD RI Siap Perjuangkan Nasib Puluhan Ribu Media
Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?
Caci-maki Insan Pers, Ketum SPRI Resmi Adukan Dewan Pers ke Presiden
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tragis! Wartawan Harus Pasrah pada Konspirasi Para Pembajak Kemerdekaan Pers
Jokowi-Ma'ruf No Urut 1 dan Prabowo-Sandi No Urut 2 di Pilpres 2019
Sindiran Gatot Nurmantyo Dianggap PKS untuk Ingatkan Publik Soal Sejarah G30S/PKI
Membangun Zona Integritas Polri Sesuai Amanat Undang - undang
DPD RI Undang Calon DOB Se Indonesia Kumpul di Jakarta, Berlanjut Aksi Besar di Jakarta
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]