Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Dewan Pers
Eks Menko Polhukam Tedjo Edhy: Dewan Pers Jangan Lari
2018-07-07 07:02:07

Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno saat memberikan sambutan pada acara pertemuan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Polhukam Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengaku prihatin atas maraknya kriminalisasi pers di berbagai daerah yang yang salah satunya berujung kematian seorang wartawan (almarhum Muhammad Yusuf) dalam tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Aksi demontrasi damai yang dilakukan ratusan wartawan di kantor Dewan Pers sebagai respon atas kematian wartawan dan beberbagai kriminalisasi lainnya, menurut Tedjo Edhy, seharusnya dijawab oleh Dewan Pers. Ditambahkan pula, kasus wartawan yang ditangkap di Sidoarjo dan kematian wartawan di Kalimantan Selatan akibat pemberitaan, harusnya diberi penjelasan.

"Tapi Dewan Pers kok malah lari, ada apa? Makanya kita harus bersatu untuk melawan itu," tegas Tedjo Edhy, saat didaulat berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7) sore. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga mengingatkan kepada wartawan agar tidak takut dikriminalisasi.

Tedjo merupakan Penasehat Persatuan Wartawan Online sejak tahun 2015 lalu ini mengajak wartawan bersatu menyuarakan yang benar. "Wartawan harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan ini purnawirawan Jendral berbintang empat ini juga mengaku pernah menjadi korban pemberitaan saat masih menjabat Menkopolhukam, namun dirinya tidak menggunakan kekuasaan untuk melaporkan wartawannya. Tedjo juga menyorot kinerja media mainstream yang sudah bermain politik. Menurutnya, pemberitaan di media-media mainstream itu seolah di Indonesia ini tidak ada hal yang tidak baik. "Ada pemutar-balikan fakta yang terjadi di media mainstream. Masyarakat seharusnya jangan dibodoh-bodohi," ungkapnya.(hm/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Dewan Pers
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dua Pelaku Pembunuhan Pemandu Karoke Tiba di Polres Metro Jakarta Selatan
Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
Panglima TNI Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Jasa Raharja Serahkan Santunan Kepada 100 Ahli Waris Penumpang Pesawat Lion Air JT-610
Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers
Polisi Melakukan 37 Adegan Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di TKP Pondok Melati Bekasi
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]