Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
LPSK
Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial
Saturday 07 Dec 2013 10:24:22

Slip Gaji LPSK Edwin Partogi.(Foto: facebook)
JAKARTA, Berita HUKUM - Edwin Partogi, mantan eksponen 1998 yang juga Direktur HAM Public Virtue Institute (PVI) belum lama terpilih sebagai komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terhitung sejak 1 November, Edwin Partogi resmi bekerja dan berkantor di LPSK di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat. Pembayaran gajinya terhitung terlambat, dibayar pada 5 Desember. Edwin langsung mengunggah lembar gaji pertamanya itu di jejaring media sosial Facebook. Lembar itu merupakan lembar gaji pribadinya yang diperoleh dari Daftar Perhitungan Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota LPSK.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyambut langkah ini secara positif. “Mungkin perlu buat web khusus seperti web-nya Ahok (Wakil Gubernur DKI - red), biar diakses lebih banyak orang. ICW siap membantu kalau perlu membuat website pribadi komisioner LPSK.” kata Danang.

Pendiri Public Virtue Institute (PVI) Usman Hamid menyatakan bahwa langkah tersebut telah diniatkan oleh Edwin Partogi sejak awal segera setelah dinyatakan terpilih dalam fit and proper test di DPR RI beberapa waktu lalu. “Sosok Edwin memang dikenal jujur dan pekerja keras. Semoga ia mengemban tugas di LPSK hingga selesai dengan sebuah prestasi positif kelembagaannya, bukan hanya Edwin sendiri” kata Usman.

Langkah Edwin juga menuai pujian di lini massa akun media sosial miliknya. Seorang pegiat media Andhy Panca Kurniawan juga menyampaikan kegembiraan atas langkah eksponen 1998 itu. “Demi mengajarkan transparansi ke penyelenggaran negara yang lain,” kata Panca yang juga pernah bersama-sama Edwin Partogi memperjuangkan penyelesaian hukum atas kasus pembunuhan Munir.(rls/vrt/dhe/bhc/sya)

Share : |

 
Berita Terkait LPSK
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral
LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme
Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
JPU Tuntut Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda 4 Tahun Penjara
16 negara bagian AS gugat Presiden Trump terkait Pembangunan Tembok Perbatasan
Pemerintah Indonesia Harus Sikapi Mahalnya Harga Avtur
Datang ke Surabaya, Prabowo Dapat Dukungan dari Jamaah Thoriqoh Syathoriyyah
4 Desainer Muda Esmod Jakarta, Sukses Tampilkan Karya dalam 'Equilibre' 2019
Lucky Textile, Dukung Imajinasi dan Kreativitas Desainer
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]