Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Dewan Pers
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
2018-05-22 09:45:00

Tampak pengacara Dolfie Rompas, SH, MH (baju putih berdasi) serta Heintje Mandagi dan Wilson Lalengke berfoto bersama setelah sidang di PN Jakarta Pusat pada Senin (21/5).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang gugatan ke dua yang bertujuan melindungi kebebasan pers agar wartawan dan perusahaan media tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik berjalan hanya sebentar di ruang sidang Mudjono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (21/5) sekira pukul 13.30 wib, karena Kuasa Hukum penggugat Dolfie Rompas, SH MH mempertanyakan dua hal yang tidak dapat tunjukkan oleh pengacara tergugat sebagai wakil dari Dewan Pers.

Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas mengatakan bahwa, "jadi legal standingnya itu belum lengkap. persoalannya pertama belum menunjukkan surat-surat asli yang menunjuk bahwa pemberi kuasa dia memiliki legal standing untuk mengeluarkan kuasa, menandatangani kuasa dan kedua dari pihak penggugat melakukan protes bahwa surat pleno bahwa yang menunjuk dia sebagai ketua (Adi Prasetyo) diangkat sebagai ketua dewan pers itu hanya beliau sendiri yang bertanda tangan harusnya kan yang memilih itu mereka bertanda tangan," jelas Pengacara Dolfie Rompas, pada Senin (21/5).

Menurut Rompas, hal ini pertanyaan besar terkait surat pleno Dewan Pers (DP), "Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers," tambah Rompas kepada awak media usai persidangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi mengatakan bahwa dirinya menghormati kehadiran Dewan Pers, meskipun hanya dengan mengutus kuasa hukumnya. "Intinya Dewan Pers sudah beritikad baik menanggapi gugatan kita. Saya berharap Dewan Pers bisa menyadari kekeliruannya bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuatnya sudah sangat merugikan media dan wartawan, bahkan lebih jauh lagi telah mengancam kemerdekaan pers yang notabene menjadi tugas utama Dewan Pers," tegas Heintje kepada media-media yang meliput sidang tersebut.

Lebih lanjut Heintje menambahkan, "Kami menggugat Dewan Pers untuk menghapus diskriminasi terhadap media cetak dan online, baik nasional maupun lokal yang berjumlah ribuan di seluruh Indonesia. Selain itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pers yang akhir-akhir ini marak terjadi akibat rekomendasi Dewan Pers yang berkaitan dengan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan."

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke bahwa Dewan Pers sudah melanggar konstitusi karena kebijakannya berpotensi mengkriminalisasi pers dan media. "Presiden saja, jika melanggar konstitusi dapat di-impeachment atau dilengserkan. Nah, jika Dewan Pers yang melanggar konstitusi apa sanksinnya yang harus diberikan kepada Dewan Pers? Gugatan kita untuk melindungi kemerdekaan pers bagi media cetak dan online lokal maupun nasional dari diskriminasi dan kriminalisasi adalah sangat fundamental. Oleh karena itu Komnas HAM perlu juga turun tangan dalam menyikapi permasalahn ini. Ini wajib karena yang dilanggar Dewan Pers berkaitan dengan Hak Azasi Manusia, yakni warga rakyat dan wartawan, serta pemilik media yang sudah dijamin oleh UU Pers dan UUD 1945," papar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Sementara, sidang lanjutan ke tiga berikutnya dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 31 Mai 2018 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) terhadap Dewan Pers sebelumnya pada, Rabu (9/5) lalu dimana pihak tergugat yakni Dewan Pers tidak hadir.(SEM/AK/Red/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Dewan Pers
Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?
Caci-maki Insan Pers, Ketum SPRI Resmi Adukan Dewan Pers ke Presiden
Ketum PPWI dan FPII Laporkan Ketua Dewan Pers terkait Dugaan Penghinaan
Diduga Penghinaan dan Pencemaran, Pengacara Eggi Sudjana Layangkan Somasi ke Dewan Pers
SPRI: Dewan Pers Lecehkan Kedaulatan Rakyat dan HAM
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]