Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kaur
Dua ASN Kasus OTT Bidan PTT Kaur Diujung Tanduk
2018-07-20 06:26:52

Kabag Hukum Pemda Kaur, Dasrul Imran, SH.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Setelah lama menjalani proses hukum para tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Kaur, Bengkulu kini tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pemecatan ASN tersebut.

Kabag Hukum Pemda Kaur Dasrul Imran, SH memberikan jawaban terkait banyaknya ASN di Kaur yang tersandung kasus Korupsi saat ini telah memiliki keputusan hukum tetap, "tapi yang perlu diperjuangkan terkait kasus Korupsi yang hanya kelalaian administrasi saja, padahal yang bersangkutan benar -benar tidak melakukan, berhubungan akibat dari jabatan terseretlah ke ranah korupsi," ungkap Dasrul, Kamis (19.7).

Menyikapi hal seperti ini, Pemda Kaur masih menunggu waktu bersama daerah lain se-Indonesia akan menghadap BKN untuk meminta penjelasan terkait PP No 11 tahun 2017 ini turunan dari UU ASN. "Yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam pemecatan ASN ini karena berdampak pada hajat hidup keluarga yang bersangkutan," jelasnya.

Dasrul menambahkan kalu terkait dengan 2 ASN; Daruslan dan Budi yang terjerat kasus OTT Bidan PTT kemaren ada perbedaan dengan korupsi kesalahan administrasi.

Kalau kasus OTT adanya kesan yang terkandung sebuah perencanaan dalam melakukan Korupsi, "menyikapi hal tersebut Pemerintah Kaur menunggu surat dari BKN, karena setelah putusan inkrah dari Pengadilan dilakukan secara otomatis BKN di Jakarta langsung mengetahui tanpa diberikan informasi lagi," ungkap Dasrul Imran.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kaur
Dari Tahun Ke Tahun Jalan Rusak Terus Mengancam Warga Kinal
Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Tingkatkan Mutu Air Bersih PDAM Kaur Pasang Pipa Sepanjang 110 Meter
KPUD Kaur Perpanjangan Masa Kerja PPK dan PPS
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]