Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Dr Mahathir Keluar UMNO untuk Menentang Korupsi
2016-02-29 22:52:33

Mahathir mengatakan dirinya tidak bisa dihubungkan dengan partai yang terlibat skandal keuangan.(Foto: Istimewa)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr Mahathir Mohamad, mengundurkan diri dari partai yang berkuasa UMNO, sebagai protes terhadap apa yang ia sebut sebagai dukungan partai terhadap korupsi.

Dr Mahathir mengatakan dirinya tidak bisa dihubungkan dengan partai yang mendukung tindakan perdana menteri saat ini, Najib Razak, yang terlibat dalam skandal keuangan.

Pada bulan Januari, Najib dinyatakan tidak terlibat korupsi setelah sejumlah pejabat mengatakan dana sekitar US$700 juta -sekitar Rp9,3 triliun- di rekening pribadinya adalah hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Pada permulaan bulan Februari, mantan perdana menteri Malaysia tersebut diselidiki karena dituduh memfitnah Jaksa Agung karena kritiknya terkait dakwaan korupsi atas Perdana Menteri Najib Razak.

Dalam tulisan di blognya pada tanggal 5 Februari, Mahathir menyebut penunjukan Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali berlangsung secara tidak tepat.

Ditambahkannya bahwa Apandi tidak punya kredibilitas setelah memutuskan PM Najib Razak bersih dari dakwaan kriminal ataupun korupsi terkait dengan dana di rekening pribadinya.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Malaysia
Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
Polisi Malaysia 'Sita Puluhan Koper Uang Tunai dan Perhiasan' dari Rumah Mantan PM Najib Razak
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]