Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pencemaran Nama Baik
Dosen Gila di Depok?
2019-11-02 05:02:49

Foto editan Meme Gubernur Anies dan Ade Armando.(Foto: Istimewa)
Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

ADE ARMANDO, AA, dosen Fisip di Depok, kelihatannya sudah gila?. Pada hari ini, seperti diberitakan media, dia mengakui mengunggah foto Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, dengan wajah Joker. Wajah Joker ini adalah wajah yang memerankan dunia kejahatan, manusia gila, psikopat, anarkis dan tega membunuh ibunya sendiri. Fahari Idris, wakil rakyat Jakarta untuk Dewan Perwakilan Daerah RI, melaporkan AA ke polisi, karena AA dianggap menghina Gubernur Jakarta tersebut.

Mengapa AA dapat disebut dosen gila? Dia mungkin gila karena terobsesi pada manusia gila, Joker, yang hanya ada didunia film hiburan, untuk disematkan pada sosok manusia di dunia nyata. Selain terobsesi pada sosok dan peran gila itu, dia juga nenyematkan karakter orang gila dan jahat itu pada seorang Gubernur, yang penstempelannya dilakukan secara membabi buta. John Hinkley, misalnya dulu, karena terinspirasi dari film "Taxi Driver" menembak Presiden Amerika, Ronald Reagan. Hinkley kemudian diketahui gila (mental illness).

Ade sendiri sering dilaporkan polisi karena menjadi orang utama dalam memproduksi "hate speech" beberapa tahun belakangan ini. Namun, dalam penjelasannya ke masyarakat, Fahira Idris berharap Idham Azis, Kapolri baru, yang menurut Fahira lebih relegius, dapat memproses secara hukum untuk "hate speech" AA terkait Anies ini. Selama ini terkesan polisi melindungi Ade.

Menurut Dr. Ahmad Yani, SH, mantan tokoh komisi 3 DPR RI, dalam diskusi di Menteng Club sore tadi, yang siap ditunjuk untuk menjadi pengacara Anies Baswedan, Ade dapat dijerat pasal berlapis, seperti menyebarkan rasa kebencian dna permusuhan, menyebarkan kebohongan, fitnah dan pencemaran nama baik, makar terhadap pemerintahan Provinsi DKI, dll.

Dalam masyarakat akademis, khususnya dosen, verifikasi dan falsifikasi adalah instrumen objektif untuk menjelaskan suatu peristiwa atau observasi. Tuduhan yang disematkan pada Gubernur Anies, oleh Ade, terkait kacau balau anggaran di DKI.

Ade, yang merefer kebenciannya pada Anies dihubungkan dengan berbagai item satuan anggaran dalam budget APBD DKI. Isu yang berkembang awalnya untuk seolah2 Anies tidak becus pada perencanaan anggaran tersebut. Padahal isu ini berkembang dari DPRD-DKI, yang merupakan penanggung jawab bersama Pemda perihal APBD. Anies memperlihatkan pada publik bagaimana kerusakan penyusunan anggaran ini adalah warisan Ahok atau sudah berlangsung di masa Ahok juga. Dan Anies saat ini justru ingin penyusunan anggaran transparan.

Seorang akademisi seharusnya melihat fenomena carut marut penganggaran pada level DKI Jakarta sebagai bahan observasi yang penting. Kemudian selanjutnya meningkatkan keingintahuan intelektual, apakah carut marut anggaran ini bersifat nasional? Dan semua lembaga?

Namun, Ade tidak tertarik dengan observasi. Tanpa verifikasi dan falsifikasi, Ade spontan menghakimi bahwa Anies adalah penjahat. Padahal, sudah dua tahun ini memimpin, Anies mendapatkan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan RI, dan tiga penghargaan, yakni pengendalian gratifikasi terbaik, penghargaan aplikasi pelayanan publik dan lampiran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, seorang "simple minded, closed minded", bukanlah sikap akademisi sejati. Apalagi jika membandingkan perolehan WTP dari BPK baru terjadi lagi di eda Anies.

Penutup

Benarkah Ade Armando gila?

Dari sisi dunia akademis seorang dosen umumnya dikaitkan dengan keinginan tahuan atas sebuah kebenaran. Jika ada seorang dosen yang kerjanya menyebarkan kebohongan dan fitnah, tentunya dosen tersebut diperkirakan sakit jiwa. Jika dikaitkan dengan Ade, tentu kita lebih meyakini bahwa dia cenderung sudah gila, karena imaginasi yang diperoleh untuk kegilaannya itu berasal dari film horror, Joker, yang paling banyak dikecam dunia pendidikan.

Lalu bagaimana Anies Baswedan menyikapi Ade Armando? Tentu sebagai Gubernur DKI yang waras, akan menjadi gila pula jika mengurusi orang gila. Karena Ade dosen di Depok, di luar juridiksi kekuasaan Anies, susah juga bagi Anies menawarkan Ade untuk berobat di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Oleh karenanya, lebih baik buat Anies tidak menanggapi hal ini.

Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle.(bh/sya)


 
Berita Terkait Pencemaran Nama Baik
 
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
 
Dosen Gila di Depok?
 
Fahira Idris Polisikan Ade Armando yang Menyebarkan Meme Gubernur Anies Berwajah Tokoh Jahat Joker
 
Ini Alasan Benny Ramdhani Sesalkan Penangkapan Robertus Robet oleh Kepolisian
 
Alex Asmasoebrata Penuhi Panggilan Klarifikasi Polda Metro Jaya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]