Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Tambang
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
2023-02-04 01:17:58

Nama-nama digambar Maryono SE MM, Bachtiar Effendi SH MH, DR IR Willy M Yoseph MM, Suwarta AiP SH, IR H Muhammad Mahyudin, Drs Jurianson Jata.(Foto: BH /mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah para oknum aparat hukum yang menyalahgunakan wewenangnya kembali terungkap.

Richard William hari ini Senin 30 Januari 2023 pada fakta hukum persidangan tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengungkapkan, akhirnya para tergugat mengakui bahwa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muhammad Mahyudin memang murni korban dari mal administrasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum jaringan mafia tambang.

"Muhammad Mahyudin mantan kader PDIP murni memang korban dari mal administrasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum jaringan mafia tambang," ujar Richard William kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/1).

Dijelaskannya, hal tersebut dapat dilihat dari struktur rangkaian perkara dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan, di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta oleh Para Tergugat (Ditjen AHU dan PT. TGM).

"Herannya lagi! Masih dalam proses perkara, Ditjen AHU Kemenkumham RI, sebagai pihak Tergugat I (satu) berani melakukan tindakan hukum baru, dengan cara melakukan perubahan data yang masih dalam proses perkara, atas permintaan dari Tergugat II (dua) Intervensi ( PT. TGM )," bebernya.

Selain itu lebih rinci Richard menerangkan bahwa, "Perbuatan hukum seperti ini sangat disayangkan! Dikarenakan Ditjen AHU Kemenkumham dipimpin oleh menteri dari PDI Perjuangan, dan korbannya juga kader PDI Perjuangan," tegasnya.

Hal ini, jelasnya, dugaan mafia tambang yang sudah terstruktur birokrasinya, mulai dari Tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan.

"Tidak heran bila Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan kalimat bahwa dampak dari Industrialisasi hukum yang benar bisa dijadikan salah, dan yang salah bisa dijadikan benar, tentunya karena moral dan birokrasi penegak hukum udah bobrok, dan ini merupakan bukti! Bahwa pengadilan bisa dijadikan alat untuk melegalisasi surat-surat palsu oleh mafia tambang, dan dijadikan dasar sebagai alat untuk merampok dan atau menguasai hak milik dari orang lain secara ilegal," paparnya.

Menurut Richard, bahwa berdasarkan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/5676/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 November 2022, dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0672/XI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 23 November 2022.

"Terungkap fakta dugaan petinggi Polri FS Cs terlibat jaringan mafia tambang di Kalimantan Tengah. Mengingat FS sudah mengetahui bahwa akta dan surat yang dijadikan dasar laporan tersebut adalah palsu, didasarkan fakta-fakta, dan bukti baru yang telah dipaparkan di Persidangan TUN Jakarta. Dan akta dasar laporan polisi tersebut (locus delicti dan tempus delicti ) hingga kini masih dalam proses hukum di Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 26 Juni 2018, yang hingga kini belum ada penetapan tersangka, dan juga belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan serta pengadilan, untuk dilakukan uji kebenaran materi secara hukum, supaya mendapatkan keputusan hukum apakah akta tersebut sah atau tidak," ulasnya.

"Semoga dengan adanya Kunjungan dari anggota DPR-RI Komisi VII (Pertambangan) dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Dr Willy Midel Yosep bisa menjadi harapan baru bagi korban mafia tambang, untuk segera dibebaskan demi hukum," pungkas Richard.(hanter/bh/mdb)


 
Berita Terkait Tambang
 
Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
 
Diperiksa KPK, Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar soal Pemberian IUP Tanpa Mekanisme
 
Diduga Salah Gunakan Wewenang, Komisi VII Segera Panggil Menteri Investasi
 
Disorot KPK, Bahlil Lahadalia Berpeluang Dipanggil Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang IUP
 
Setumpuk Masalah di Balik Investasi China - 'Demam Nikel Membuat Pemerintah Kehilangan Akal Sehat'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat !
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]