Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Patrialis Akbar
Dituntut 12,5 Tahun Bui, Patrialis Akbar: Innalillahi, Banyak Fiksi Dibuat Tidak Berdasarkan Fakta
2017-08-15 19:32:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dituntut 12,5 tahun bui karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Patrialis menyebut banyak fiksi yang digunakan jaksa untuk menuntutnya. "Innalillahi, karena saya di persidangan telah mengungkapkan seluruh fakta. Banyak hal fiksi semacam karangan yang dibuat tidak berdasarkan fakta persidangan," kata Patrialis seusai sidang di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Patrialis menyebut, untuk meluruskan hal itu, dia akan menyiapkan pembelaan pada pekan depan. Dia optimistis pembelaannya akan membuat terang kasus hukum yang menjeratnya.

"Tapi tentu kita menghormati karena itu adalah pikiran yang bisa diambil jaksa penuntut umum. Tinggal saya persiapkan untuk mengajukan pembelaan minggu depan dan saya memiliki keyakinan fakta persidangan ini, insyaallah akan menjadi pertimbangan yang absolut di dalam peradilan yang kita ikuti dengan baik," ucap Patrialis, seperti dilansir dari Detikcom.

Meski merasa dirugikan, Patrialis mengaku tetap menghormati tuntutan yang diberikan jaksa KPK. Dia mengaku akan mempersiapkan pembelaannya dengan baik.

"Sekali lagi, saya menghormati karena tugasnya JPU memang menuntut orang. Tugas saya dan penasihat hukum akan menyiapkan fakta tidak hanya pembelaan diri," ujarnya.

Sebelumnya, jaksa KPK menyatakan Patrialis terbukti melakukan korupsi untuk mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU no 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jaksa menyebut Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dan Rp 4 miliaran dari Basuki Hariman dan Ng Feny selaku pemohon uji materi UU No 41/2014 tersebut.

Patrialis dituntut hukuman penjara 12,5 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Patrialis juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diterimanya sejumlah USD 10 ribu dan Rp 4 jutaan, dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta akan disita untuk dilelang guna memenuhi uang pengganti tersebut.

Sedangkan, Kamaluddim yang merupakan teman Patrialis dijatuhi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dengan 8 tahun pidana penjara kepada Kamaluddin dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dialah yang memperkenalkan Basuki dan Fenny kepada Patrialis.

Pada kasus ini, Patrialis Akbar bersama-sama dengan Kamaludin didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan Ng Fenny. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan judicial review uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Basuki Hariman adalah Direktur CV Sumber Laut Perkasa sementara Ng Fenny adalah General Manager PT Imprexindo Pratama. Keduanya memberikan hadiah kepada Patrialis agar uji materi atau judicial review Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.(dbs/DH/MTD/repelita/tribunnews/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Patrialis Akbar
Pengacara Patrialis Akbar: Kalau yang Rp2 M Sejak Awal Memang Tidak Mungkin Terbukti, 'Itu Hanya Sensasi'
Dituntut 12,5 Tahun Bui, Patrialis Akbar: Innalillahi, Banyak Fiksi Dibuat Tidak Berdasarkan Fakta
Simpang Siur Kasus Penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polres Metro Jakbar Tingkatkan Kemampuan Tim Pemburu Preman (TPP)
Lomba Band Piala Kapolri Bagi SMA Sederajat di Jakarta
Samsung Siap Luncurkan Ponsel Galaxy S9 dan Galaxy S9+
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]